PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah yang ketiga kalinya secara beruntun setelah adanya kebijakan pemerintah pusat menghapus pajak ekspor crude palm oil (CPO). Untuk satu pekan ke depan, harga TBS kelapa sawit menjadi Rp2.232,93 per kilogram (kg).
Pekan lalu, harga TBS kelapa sawit Rp2.134,08 per kg. Dua pekan lalu, hanya Rp1.936,81 per kg. Kenaikan harga TBS kelapa sawit secara beruntun disambut baik petani sawit asal Kabupaten Indragiri Hulu, Zaki.
Menurutnya, dengan harga saat ini para petani sudah mulai bisa bernapas lega. "Alhamdulillah harga TBS kelapa sawit terus naik, sudah di atas Rp2.000. Sudah ada kembali harapan bagi petani, kami bisa sedikit lebih lega," katanya.
Namun demikian, pihaknya saat ini masih cukup mengeluhkan dengan mahalnya harga pupuk. Karena sejak naik beberapa waktu lalu, harga pupuk hingga saat ini tidak kunjung turun.
"Pupuk masih mahal, untuk mensiasati kami terpaksa menggunakan pupuk kotoran ternak. Hendaknya ada kebijakan pemerintah terkait harga pupuk ini," harapnya.
Hal senada diungkapkan petani sawit asal Kampar. "Alhamdulillah harga TBS sawit terus naik, sehingga membuat perekonomian petani sawit swadaya kembali bergeliat. Kami senang harga TBS sawit naik terus sehingga petani tidak kesulitan memupuk kebun sawit," jelas Edi warga Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Rabu (10/8).
Edi menambahkan, di tengah harga pupuk yang tidak turun, tetapi dengan naik harga TBS sawit para petani terbantu membeli pupuk. "Sekarang harga pupuk Urea 50 kg per karung mencapai Rp570 ribu dan pupuk KCL harganya Rp925 50 per karung 50 kg. Semenjak harga pupuk ini naik belum ada turun-turun, sementara harga TBS sawit sudah berapa kali turun. Kalau bisa harga pupuk turun," jelas Edi.
Edi menambahkan, para petani sawit swadaya ini berharap harga TBS sawit naik terus kalau tidak bisa seperti harga sebelum Idulfitri dulu, bisa mencapai Rp2.000 per kg. Dengan harga Rp2.000 per kg para petani tidak kesulitan memupuk kebunnya.
Hal yang sama terkait pupuk dikeluhkan petani kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam sebulan terakhir mereka mengeluhkan tingginya harga jual pupuk nonsubsidi oleh pedagang maupun pengecer yang ada di Kabupaten Rohul. Apalagi kesempatan untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah dibatasi.
Dengan mahalnya harga jual pupuk nonsubsidi di pasaran, sebagian besar petani pun tidak memupuk tanaman kelapa sawitnya. Salah seorang petani sawit Kecamatan Tambusai Utara Irwan kepada Riau Pos, Rabu (10/8), menyebutkan, dirinya telah mengetahui aturan pemerintah pusat tidak memasukan petani kelapa sawit mendapatkan jatah pupuk subsidi.
Menurutnya, petani kelapa sawit saat ini tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk nonsubsidi di pasaran, hanya saja harganya yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. "Persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit, harga pupuk nonsubsidi yang masih tinggi dijual oleh para pedagang dan distributor di Rohul. Pupuk nonsubsidi itu tidak langka, banyak tersedia di pasaran," katanya.
Irwan berharap pemerintah daerah memberikan solusi, bagaimana petani sawit mendapatkan atau membeli pupuk nonsubsidi dengan harga murah. Sebab, dampak kenaikan harga jual TBS sawit beberapa bulan lalu, harga jual pupuk nonsubsidi di pasaran masih tinggi.
Dia mencontohkan, harga jual pupuk jenis TSP Industri 50 kilogram di pasar dijual sekitar Rp800 ribu. Pupuk NPK Mutiara Yaramila ukuran 50 kilogram dijual sekitar Rp980.000, dan pupuk boraks ukuran berat 25 kg seharga Rp800 ribu.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyebutkan pada tahun ini, petani perkebunan kelapa sawit tidak termasuk dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi.
Pemerintah pusat memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan fokus pada komoditas perkebunan yang produktivitasnya perlu ditingkatkan. Pupuk bersubsidi yang disalurkan tersebut terdiri urea, nitrogen, phosphat dan kalium (NPK).
Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
"Kementan RI tidak memasukkan kelapa sawit dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih dan tiga komoditas perkebunan tebu, kopi, dan kakao," ungkap Plt Kadis TPH Rohul Fisman Hendri SHut melalui Sekretaris Dinas TPH Rohul Zulfikar kepada Riau Pos, Rabu (10/8).
Alasan pemerintah tidak memasukan komoditas kelapa sawit mendapatkan pupuk subsidi karena tidak lain ingin mendorong produktivitas tersebut bersaing di pasar internasional. "Pemerintah tidak diperbolehkan penggunaan pupuk subsidi untuk petani kebun kelapa sawit," sebutnya.
Sehubungan dengan adanya aturan dari Mentan RI ini, Dinas TPH Rohul, Selasa (9/8) telah menerima surat permohonan dari salah satu kelompok tani di Kecamatan Kunto Darussalam.
Terkait penundaan pemberlakukan Permentan Nomor 10 tahun 2022 tersebut dapat diberlakukan pada tahun 2023 mendatang. Dalam artian, petani sawit masih memerlukan pupuk subsidi untuk perkebunannya. "Surat kelompok tani itu, meminta Pemerintah untuk menunda pemberlakukan penggunaan bersubsidi untuk komiditi petani perkebunan pada tahun 2023 mendatang. Dengan harapan petani bisa mendapatkan alokasi pupuk subsidi untuk kebunnya," jelasnya.
Mahalnya harga pupuk juga dikeluhkan petani sawit di Kabupaten Pelalawan. Mereka membeli pupuk jenis NPK dengan harga mencapai Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per karung berat 50 kg. Begitu juga dengan harga pupuk KCL, berkisar antara Rp750 ribu hingga Rp950 ribu per karung dengan berat yang sama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Negeri Seiya Sekata ini pun diminta turun tangan untuk mengendalikan harga pupuk yang sangat dikeluhkan para petani kelapa sawit di Pelalawan.
"Ya, harga pupuk itu sangat memberatkan petani. Karena itu, kita harapkan Pemkab campur tangan untuk mengendalikan harga pupuk tersebut," terang Syahroni, salah seorang petani kelapa sawit swadaya Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras kepada Riau Pos, Rabu (10/8).
Menurut pria yang akrab disapa mas Roni ini , kenaikan harga pupuk itu tidak seiring dengan harga jual hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipanennya yakni Rp1.200 hingga Rp1.350 per kilogram di kalangan veron. Sehingga petani kerap rugi ketika panen tiba.
"Pupuk mahal, sementara harga jual produksi TBS kami petani swadaya ini, biasa-biasa saja. Sangat tidak sesuai dengan harga jual dengan harga pupuk," paparnya.
Untuk itu, mewakili para petani swadaya di Negeri Amanah ini, khususnya Desa Palas, dirinya berharap agar pemkab turut campur tangan untuk menstabilkan harga pupuk supaya petani tetap bisa meningkatkan produksi.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Pelalawan, Akhtar MSi mengatakan, Pemkab Pelalawan berkomitmen untuk membantu para petani kelapa sawit di Pelalawan. Hal ini dibuktikan segera disalurkannya bantuan pupuk kelapa sawit gratis kepada petani, khususnya petani swadaya.
"Ya, Insyaallah dalam waktu dekat pada tahun 2022 ini, kita akan memberikan bantuan pupuk gratis kepada para petani kelapa sawit. Di mana nantinya, setiap kelompok tani akan mendapatkan bantuan satu karung pupuk NPK dengan berat 50 kg," ujarnya.
"Saat ini, kami masih melakukan proses pendataan petani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pupuk tersebut. Sehingga diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan hasil produksi panen TBS kelapa sawit para petani," tambahnya.
Selain bantuan pupuk gratis, mantan Kabid Persampahan, Limbah, dan Limbah B3 DLH Pelalawan ini menambahkan, pihaknya juga akan memberikan penyuluhan kepada petani terkait cara bercocok tanam yang baik sehingga menghasilkan hasil panen yang maksimal.
"Kemudian, kita dari Pemkab Pelalawan juga telah menyebarkan surat edaran agar seluruh PKS, agen, veron dan ram yang beroperasi di Negeri Bono ini untuk dapat membeli hasil panen petani khususnya swadaya minimal 80 persen dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan," ujarnya.
"Intinya, kami akan berupaya maksimal untuk meningkatkan hasil produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, sesuai dengan Visi Pelalawan Maju," tambahnya.
Sementara itu, harga TBS kelapa sawit di Riau periode 10-16 Agustus 2022 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur. Jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun yakni sebesar Rp98,86 per kilogram (kg) dari harga pekan lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu pekan ke depan naik menjadi Rp2.232,93 per kg.
Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli mengatakan, kenaikan harga TBS ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh terjadinya kenaikkan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data.
"Untuk harga jual CPO, PTPN V menjual CPO dengan harga Rp10.142,11per kilogram dan mengalami kenaikan harga sebesar Rp400,44 per kilogram dari harga pekan lalu. Sinar Mas Group menjual CPO dengan harga Rp9.875,00 per kilogram dan mengalami kenaikan harga sebesar Rp716,58 per kilogram dari harga pekan lalu," katanya, Rabu (10/8).
Sedangkan untuk harga jual kernel, PTPN V, Sinar mas Group dan CRS dan Musim Mas tidak melakukan penjualan pada pekan ini. PT Astra Agro Lestari menjual kernel dengan harga Rp5.135,14 per kg dan mengalami kenaikan harga sebesar Rp90,09 per kg dan PT Asian Agri menjual kernel dengan harga Rp5.007,00 per kg dan mengalami kenaikan harga sebesar Rp225,00 per kg.
"Sementara dari faktor eksternal, harga minyak sawit mentah crude palm oil melesat di sesi awal perdagangan pada Senin (8/8), setelah harga CPO amblas 9,6 persen di sepanjang pekan lalu. Penguatan harga CPO pada pembukaan perdagangan hari ini (kemarin, red), bersamaan dengan kenaikan pada harga minyak kedelai di Dalian," ujarnya.
"Harga minyak kedelai di Dalian naik tajam 3,5 persen. Minyak sawit dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak terkait karena mereka bersaing untuk mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global," tambahnya.
Selain itu, CPO Malaysia telah tersaingi oleh CPO Indonesia karena Pemerintah Indonesia telah memangkas pungutan ekspor dan meningkatkan volume ekspor CPO sehingga dinilai lebih menarik.
"Harga tunai yang lebih rendah. Diskon kelapa sawit yang lebih besar ke minyak kacang saingan terdekatnya dan pengurangan pajak ekspor akan menawarkan peningkatan peluang ekspor kelapa sawit Indonesia," jelasnya.(sol/kom/amn/epp/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
