Laporan Agustiar, Pekanbaru agustiar@riaupos.co

Ratusan massa Pedagang Kaki Lima (PKL) unjuk rasa di DPRD Kota Pekanbaru. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pedagang Kaki Lima Pekanbaru (Ampklip) berunjuk rasa, Senin (10/6) dan sempat menyandera mobil milik Pemko Pekanbaru.

Unjuk rasa tersebut mereka lakukan masih terkait dengan protes penggusuran lokasi berdagang di Pasar Jongkok HR Soebrantas beberapa waktu lalu oleh Pemko Pekanbaru.

Massa Ampklip mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Jalan Cut Nyak Dien, samping Pustaka Soeman HS dan sempat melakukan orasi-orasi protes terhadap keputusan Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT yang dinilai mereka tidak memihak kepada PKL dan rakyat kecil.

Selain itu juga masa membawa miniatur pocong Wali Kota Pekanbaru. Usai berorasi di sana, massa longmarch ke DPRD Kota Pekanbaru untuk mengadukan nasib mereka serta meminta dukungan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Sesampai di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, masa kembali berorasi dan suasana nyaris memanas ketika massa mengetahui ada Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi yang sedang menghadiri rapat paripurna.

Ratusan massa mencoba untuk menemui Ayat Cahyadi. Mengetahui massa yang sedang tidak bersahabat, aparat pengawal khususnya melakukan penyelamatan melalui pintu rahasia yang tak diketahui massa dan segera dinaikkan ke mobil, kemudian ke luar dari pekarangan DPRD Kota Pekanbaru dengan aman.

Massa yang memanas karena tidak dapat menemui Wakil Wali Kota, kemudian menghalangi mobil dinas anggota dewan yang hendak ke luar bahkan sampai menaiki mobil dinas tersebut.

‘’Ini mobil rakyat, kita segel kawan-kawan, jangan biar meraka kabur tidak bertanggung jawab,’’ ujar Farhan, salah satu pengunjuk rasa dari kalangan mahasisiwa sambil menaiki mobil tersebut. Beberapa mobil plat merah yang disegel di antaranya adalah BM 1323 TP, BM 49 A dan BM 48 A.

Namun aksi penyegelan tersebut tidak berlangsung lama, karena para aparat kepolisian langsung mengamankan kondisi tersebut.

Massa yang tadinya memanas mulai mereda dan langsung menuju dan berorasi kembali di depan tangga masuk Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

Kordinator Lapangan (Korlap) PKL Pasar Jongkok Indra Gunawan berorasi menuntut agar anggota DPRD Pekanbaru menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

‘’PKL ini ibarat sampah yang tidak berarti di mata pemerintah. Malahan PKL dijadikan lumbung suara politik, bagi para calon yang mau maju. Jika selesai dipakai kemudian dicampakkan begitu saja. Jadi sama saja habis manis sepah dibuang,’’ ungkapnya

Tak berapa lama kemudian massa ditemui oleh Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto didampingi Wakil Ketua Sondia Warman, Ketua Komisi II Ir Nofrizal MM, anggota Komisi II Syamsul Bahri SSos dan anggota Komisi IV Darnil.

Desmianto yang menyambangi ratusan pengunjuk rasa ini menyebutkan, nasib mereka akan dibicarakan dengan Wali Kota Pekanbaru.

‘’Besok saya akan bicara dengan Pak Wali, kita akan sampaikan permintaan ini ke Pak Wali. Agar pedagang tidak ditertibkan dulu,’’ tuturnya

Desmianto juga mengimbau kepada Satpol PP bersama tim yang setiap hari patroli di lokasi Pasar Jongkok Jalan Soebrantas untuk dapat menarik diri.

Dengan demikian, para pedagang dapat berdagang lagi di lokasi tersebut menjelang ke luar keputusan wali kota.

‘’Jangan sampai ada pemaksaan kehendak, baik dari pemerintah maupun pedagang. Kalau kita di dewan ini hanya wakil rakyat, lebih tinggi rakyat. Kita hanya menyampaikan apa yang disuarakan rakyat,’’ paparnya.

Pada kesempatan itu Desmianto juga mentraktir massa untuk makan sate dan minum. Desmianto yang menemui pedagang sama-sama duduk di tangga gedung dewan bersama anggota dewan lainnya.

Setelah mendapat janji dari Ketua DPRD, massa bubar dengan tertib sambil menyalami wakil rakyat mereka.

Ada lima tuntutan yang disampaikan Ampklip dalam unjuk rasa tersebut. Pertama, meminta agar para PKL di pasar jongkok diizinkan kembali berjualan.

Kedua, jangan lagi ada penggusuran PKL, tetapi lakukan pembinaan dan pengaturan. Ketiga, tinjau izin ritel yang kian marak.

Keempat, Pemko Pekanbaru jangan kalah oleh intervensi mafia dan kapitalis. Kelima, jika tuntutan tak dikabulkan, Ampklip akan berjuang melengsengkar Firdaus dari jabatannya sebagai Wali Kota Pekanbaru.

Tak Alasan Tak Pindah

Wali Kota Pekanbaru tidak goyah dengan apa yang dilakukan oleh pendemo yang diyakini bukan pedagang pasar jongkok itu.

Justru dia mengatakan ini adalah orang-orang yang merasa dirugikan dengan kebijakan menata pedagang ke Jalan Purwodadi.

‘’Tidak ada alasan mereka untuk tetap bertahan, kita sudah siapkan tempat, bahkan jika tidak mau silahkan carikan tempat lain dan akan di bantu,’’ tegas Wali Kota Ir Firdaus ST MT kepada Riau Pos, Senin (10/6) yang memastikan yang melakukan perlawanan itu bukan pedagang.

Disebutkannya, dari tempat yang disediakan itu, di Purwodadi lebih besar tiga kali lipat dari tempat yang sekarang.

‘’Kalau tidak mau juga, kita pertanyakan ini ada apa? Kenapa mereka? Kalau tidak mau diatur, saya perintahkan tim yustisi tindak tegas oknum yang mengatasnamakan pedagang, karena ini menyengsarakan pedagang,’’ tegasnya.

Soal aksi pendemo yang menginjak-injak foto wali kota yang dibuat juga dalam bentuk pocong, dinilai Wako adalah orang-orang yang tidak mengerti.

‘’Saya katakan kepada pedagang, jangan mau dipolitisir. Yang provokator itu adalah orang mencari keuntungan dari pedagang, saya sudah tahu siapa orangnya,’’ tambahnya lagi.

Jadi disampaikannya, kalau memang benar-benar pedagang pasti mau dipindah, karena memang disebutkan juga, Pemko siap membina pedagang untuk lebih baik.

Dari tempat yang disediakan sekarang itu bisa menampung sebanyak 700 pedagang, sedangkan datanya hanya 300-an.

‘’Ini pedagang baru yang direkrut oleh oknum provokator itu, dan saya tegaskan tidak ada tawar menawar lagi. Kita tetap melakukan penataan, pembinaan dan pengosongan dari tempat yang dilarang ke tempat yang sudah kita siapkan,’’ tegas Wako.

DPRD Deadline Pemko

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman, menegaskan supaya Pemko untuk segera melakukan perbaikan terhadap pasar yang kini dikeluhkan oleh pedagang agar layak di gunakan (Purwodadi).

‘’Kita minta Pemko segera lakukan perbaikan terhadap Pasar Purwodadi itu supaya kondisinya bagus, jangan biarkan berlama-lama. Cepat siapkan agar bisa digunakan dengan baik pula oleh pedagang yang dipindahkan,’’ tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota ini.

Meski demikian, dia juga tetap menegaskan kepada tim yustisi untuk mengarahkan pedagang berjualan di tempat yang sudah disiapkan itu. Pemko juga diminta untuk mau membuka diri melakukan dialog dengan pedagang.

‘’Tapi yang berdialog itu pedagang, bukan yang mengatasnamakan pedagang. Saya pikir Pemko akan siap dengan pedagang. Intinya ini masalah bisa diselesaikan dengan baik, tidak dengan cara-cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh pendemo,’’ ungkapnya.

Pasar Purwodadi

Hingga Ahad (9/6) malam, belasan pedagang eks Pasar Jongkok sudah mulai menempati lapak-lapak di Pasar Purwodadi, Jalan Purwodadi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

Sedangkan ratusan lapak lainnya masih terus digesa perbaikan serta pengecoran oleh pedagang.

Dari pengamatan Riau Pos, tak kurang dari 17 pedagang pakaian, accesoris, dan lainnya sudah terlihat melakukan aktivitas jual beli di lapak yang disewanya.

Seperti penuturan Dewi (34), salah satu pedagang eks Pasar Jongkok, menurutnya sudah hampir dua pekan menempati pasar relokasi tersebut.

‘’Sudah hampir dua pekan, untuk penjualan sendiri lumayan lancar, setidaknya setiap malam rata-rata ada sekitar Rp500 ribu hasil penjualan,’’ ujar warga Jalan Purwodadi ini. Sementara itu beberapa pedagang terlihat terus melakukan pekerjaan untuk mempercantik bentuk lapak yang disewanya.

Disampaikan Dewi, aktivitas jual beli di tempat barunya relatif lebih aman dan nyaman, ‘’Di sini lebih nyaman dan lebih menguntungkan, karena jika hujan kita tetap bisa berjualan, selain itu tidak ada pembatasan waktu berjualan, baik siang ataupun malam kita tetap bisa menggelar dagangan,’’ ujar Dewi.(*3/*4/rnl)