PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono mengingatkan wali kota agar turut aktif menyelesaikan persoalan imbas proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
Sebab, meski bukan proyek Pemko Pekanbaru, wako memiliki tanggungjawab moral di sana. Karena yang menjadi korban proyek tersebut adalah masyarakat Pekanbaru yang telah memilih dan mempercayakan amanah kepada wali kota.
“walikota punya tanggung jawab moral disini, karena yang menjadi korban adalah masyarakat yang memilih dan menjadikannya walikota. Ini masyarakat sudah menjerit, ekonomi lumpuh akibat proyek pusat, masak walikota hanya diam duduk di singgasana?” ujar Sigit, Ahad (11/4/2021).
Ia kemudian meminta agar orang nomor satu di Kota Bertuah ini untuk turun ke lokasi dan melihat persoalan yang dialami masyarakat. Kemudian mendatangi pihak-pihak terkait guna penyelesaian masalah. Seperti pihak kementerian PUPR, untuk mencari solusi atas imbas yang dirasakan masyarakat.
“Tinggal surat ke Kementerian PUPR. Atau bila perlu datangi langsung. Minta bantuan serta solusi agar warga Kota Pekanbaru tidak lagi menderita karena proyek ini. Sampai kapan mau seperti ini terus?” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah jalan di Kota Pekanbaru terpaksa harus di tutup. Itu karena pengerjaan proyek SPALD yang di kerjakan Kementerian PUPR dari dana APBN. Namun belakangan dampak dari proyek tersebut sangat di keluhkan masyarakat. Baik dari dampak lingkungan serta sosial.
Laporan: Afiat Ananda (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
