Laporan JOKO SUSILO, Kota
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperketat penyaluran bantuan sosial dalam bentuk proposal yang masuk. Termasuk yang sudah dialokasikan dalam APBD 2013. Banyaknya proposal fiktif yang masuk ke Pemko membuat gerah. Dan memaksa Pemko untuk mengoptimalkan tim verifikasi dan tim monitoring.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru M Noer mengatakan, kinerja tim verifikasi dan tim monitoring yang telah terbentuk akan ditingkatkan. Karena lemahnya verifikasi ke lapangan untuk proposal bantuan sosial yang masuk menjadikan peluang bagi yang berkepentingan memanfaatkannya.
“Pengalaman di tahun 2012 lalu, banyak sekali menerima proposal bantuan dan dari organisasi yang namanya sangat aneh dan mencurigakan keberadaannya. Bahkan organisasi tersebut tidak dapat dilacak sekretariatnya apalagi bentuk kegiatannya. Ada yang memalsukan tanda tangan camat sebagai pihak yang mengetahui keberadaanya,” jelas M Nur kepada Riau Pos Selasa (9/4) usai rapat membahas terkait penyalunan bansos di wali kota.
Dengan rapat terbatas bersama camat tersebut, M Noer optimis ke depan penyaluran bantuan sosial Pemko Pekanbaru tepat sasaran artinya penyaluran bansos terpantau.
Dikatakan M Noer syarat penyaluran bantuan sosial tersebut wajib mendapatkan tanda tangan dari camat untuk satu proposal yang masuk ke Pemko. Jika tidak ada bukti tandatangan maka proposal tidak sah.
Kepala Bagian Administrasi Kesra Sekda Pekanbaru, Amrul Muchtar mengatakan tercatat tahun 2012 proposal fiktif mencapai 50 proposal. Namun proposal tersebut dapat diidentifikasi pemalsuannya, sehingga tak sampai dicairkan dananya. (kom)
