PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi S.Sos, mengatakan wacana pemerintah pusat yang akan melakukan memangkas sekitar 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia.

Keputusan ini harus ada pengkajian secara matang. Kajian tersebut baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun bagi pemerintah di tiap-tiap daerah termasuk Kota Pekanbaru.

"Dengan adanya wacana pensiun dini sebanyak 1 juta PNS se-Indonesia, nantinya pasti akan ada kosekuensi atau dampak yang ditimbulkan, tak terkecuali di Kota Pekanbaru yang akan diikut sertakan. Untuk itu perlu adanya kajian yang matang serta menyiapkan berbagai solusi yang tepat, dan sebelum ada solusi diminta pemerintah pusat tidak melakukan wancana tersebut" ujar Fikri Wahyudi, Jumat (11/3/2016).

Politisi Nasdem ini juga menuturkan jika nantinya tidak ada solusi yang disediakan oleh pemerintah atas kebijakan pengurangan PNS dengan alasan membebani anggaran pendapatan dan belanjan negara (APBN) tersebut, maka dipastikan akan berimbas kepada terganggunya perekonomian secara nasional.

"Setiap kebijakan yang dibuat harus ada solusi dan jalan keluarnya, kita meminta pemerintah tidak mengeksekusi wancana tersebut. Kebijakan tersebut akan berdampak dan mengganggu

perekonomian secara nasional, serta ketika PNS di Indonesia dikurangi, termasuk Kota Pekanbaru juga terkena dampak tersebut. Pemerintah harus menganalisa kajian tersebut terlebih dahulu, karena untuk mencari sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada dan berpengalaman itu tidak gampang," tutup Fikri Wahyudi.

Laporan: Susanto

Editor: Yudi Waldi