Laporan JOKO SUSILO dan AGUSTIAR, Kota redaksi@riaupos.co
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru nampaknya tidak main-main dengan keputusannya menggunakan anggaran 2013 sebesar Rp2,55 triliun sebagai alternatif terakhir, jika RAPBD 2014 belum juga disahkan DPRD Pekanbaru Februari ini.
Hal ini dipertegas, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT dengan segera menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Riau (Gubri) terkait penggunaan anggaran 2013 untuk 2014 ini.
‘’Kalau belum juga ada keseriusan dari legislatif untuk segera menyelesaikan RAPBD ini, dengan terpaksa kami harus melalui prosedur perwako (peraturan wali kota, red) dan kami akan segera meyampaikan surat kepada Gubernur Riau, dan juga Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan penggunaan anggaran melalui perwako, sesuai dengan anggaran 2013 sebesar Rp2,55 triliun. Kami sudah siap, dan semua ketentuan sudah terpenuhi, dan ini menjadi langkah terakhir kita,’’ tegas Firdaus, Senin (10/2).
Menurut Wako, lamanya pembahasan RAPBD ini sudah melampaui batas waktu yang panjang, dan pemko punya alternatif lain.
‘’Jadi, kami tidak hanya bisa menunggu pengesahan dari legislatif,’’ ujarnya sambil menambahkan sudah 2,5 bulan lamanya pembahasan RAPBD di DPRD.
Dijelaskannya, di dalam permendagri dan aturan-aturan tentang penyusunan anggaran pembangunan daerah itu harus sudah selesai satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. ‘’Artinya November 2013 lalu itu sudah harus disahkan,’’ ungkap Wako.
Sebenarnya, masih menurut Wako, apa yang disampaikan oleh anggota DPRD itu, tidak beralasan lagi.
‘’Karena kami sudah sampaikan anggaran itu sejak Juli 2013 lalu, kemudian juga dalam ekspos pembahasan sudah disampaikan. Soal multiyears, mereka (DPRD, red) ragu dan sudah diundang pihak auditor akuntan pemerintah. Semua sudah jelas. Kok masih ada juga yang belum tahu, belum mengerti, belum paham. Ini saya kira apakah sungguh-sungguh atau kah ini hanya untuk dalih-dalih saja,’’ beber Firdaus.
Meski demikian, Firdaus mengatakan, pemko masih bersabar. ‘’Kami masih menghormati anggota DPRD yang terhormat untuk melaksanakan jadwal-jadwal yang telah disusun dalam Banmus. Katanya 28 Februari ini akan ketuk palu,’’ ucapnya.
Saat ditanya, jika menggunakan anggaran 2013, apakah tidak mengorban proyek multiyears, dijelaskan Wako, proyek multiyears itu hanya penganggaran. ‘’Kalau tidak dengan tahun jamak, tahunan juga bisa,’’ ujarnya.
DPRD Tak Mau Disalahkan
Di sisi lain, DPRD Pekanbaru tak mau disalahkan terkait keterlambatan pengesahan RAPBD ini. Dan rencana wako menerbitkan perwako tersebut dinilai tidak bijaksana dan berisiko.
Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto mengatakan, paripurna pengesahan RAPBD 2014 semula telah dijadwalkan pada 5 Desember 2013 lalu. Namun menjadi terhambat karena masuknya proyek multiyears Pemko tersebut.
“Kami semula sudah mau ketok palu dan tahu-tahu masuk proyek multiyears itu. Ini yang membuat kami cukup kaget. Kalau menambahkan angka tidak masalah bagi kita. Ini multiyears yang datang di akhir masa jabatan (DPRD Pekanbaru, red),” tutur Desmianto.
Desmianto merasa, dengan program multiyears tersebut, artinya pihak eksekutif telah memaksakan kehendaknya terhadap legislatif. Dengan kenyataan tersebut yang membuat pihak legislatif menjadi cukup kecewa sehingga jadwal yang sudah dibuat terpaksa dilakukan perubahan total.
Terkait inisiatif wali kota yang akan mengeluarkan perwako, Desmianto menilai itu tidak bijaksana karena berisiko.
“Kami legislatif terus berupaya agar bisa mengesahkan secepatnya (APBD 2014, red). Kalaupun kebijakan perwako itu dibuat, itu sangat berisiko tinggi. Dan mungkin semua pemeriksa akan masuk. Kalau wali kota mau main sendiri, ini ada apa?,” ujar Desmianto kepada Riau Pos,
Penerbitan Perwako disebut juga berdampak lain. ”Misalnya terhadap program untuk masyarakat yang bisa jadi tidak bisa terlaksana secara penuh.(yls)
