KOTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi Ssi mengaku kecewa dengan hasil survei integritas (SI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pelayanan publik 2013.

‘’Itu adalah sebuah cambuk untuk Pemko dalam melayani masyarakat dengan lebih baik ke depannya. Langkah untuk memperbaiki itu diaplikasikan dengan melaksanakan sidak ke beberapa kantor pelayanan termasuk BPT,’’ katanya.

Dalam sidaknya itu, Ayat menegaskan untuk mengatakan tidak untuk gratifikasi. Hal itu dilakukannya karena menilai kondisi ini adalah momok penting yang membuat pelayanan publik terpuruk.

‘’Saya terus kampanyekan dan tegaskan untuk mengatakan tidak pada gratifikasi. Karena memang dalam SI ini adalah salah satu penyebabnya. Dengan adanya cambuk, kita harus berbenah terutama dalam hal pelayanan,’’ terangnya.

Ayat sedikit mengklarifikasi hasil SI tersebut. Secara satuan, nilai SI KPK untuk Kota Pekanbaru sudah standar, di mana rata-rata mencapai 6,05 atau lebih tinggi dari standar 6,00. Ada 16 komponen yang disurvei untuk tiga kategori. Pelayanan Puskesmas tertinggi dengan poin 7,0 disusul KTP, akta dan lainnya dengan poin 6,0. Yang terendah adalah pengadaan barang dan jasa di bawah 5,0. Dari penilaian, prilaku oknum calo paling berperan walaupun tidak mengurangi peran masyarakat itu sendiri.

Dengan alasan mau cepat tanpa kelengkapan administrasi, masyarakat memilih untuk melalui calo atau pintu belakang. Untuk itu ke depan, diinstruksikan supaya melakukan pelayanan langsung dan tidak memberikan uang titipan dengan alasan apapun.

‘’Saya sudah lihat semuanya dan kembali saya tegaskan tidak untuk gratifikasi. Jika kedapatan, baik yang mengurus maupun yang diurus akan kita berikan sanksi. Intinya budaya profesional harus sudah bisa kita mulai dari diri sendiri untuk kemajuan pelayanan kita,’’ tegasnya.(eko)