PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pekanbaru Tahun 2015 yang telah disahkan DPRD Kota Pekanbaru masih menuai kritik dari pengamat Kota Pekanbaru.
Armilis Ramaini SH mengatakan, kenaikan harga parkir yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengacu ke arah kapitalis. Menurutnya, Wako terlalu banyak berkunjung ke luar tanpa melihat perbandingannya.
"Sudahkah fasilitas yang diberikan oleh Pekanbaru, seperti yang diberikan Singapura?," ujarnya kepada Riaupos.co melalui telpon seluler, Selasa (10/11/2015).
Tidak sampai di situ, Armilis juga mengatakan bahwa Perda Parkir tahun 2015 bertentangan dengan udang-undang keteraturan sehingga mengusik ketidakadilan bagi masyarakat.
"Contoh, orang mau beli gorengan yang harganya cuma seribu, masa mesti bayar parkir empat ribu, itu kan tidak cocok," ulasnya.
Armilis juga menilai Pemko kurang memberi ruang kepada PKL (Pedagang Kaki Lima), hal itu bisa dilihat dari slogan Kota Pekanbaru mementingkan invenstor ketimbang PKL yang kurang mendapat perhatian dari Pemko.
"Pemko tidak selektif dalam memberikan izin mall, tempat hiburan. Hanya syarat-syarat amdalalin itu saja tanpa kajian mendalam sementara PKL dibiarkan alias tak diurus," cetusnya.
Jika persoalan parkir di perwakokan dan masuk ke dalam lembaran daerah, kata Armilis, sebagai warga Pekanbaru, hal pertama yang akan dilakukannya yakni menggugat secara konstitusional.
Sebagai mantan pengacara Walikota, Armilis menyatakan ketidaksetujuannya dan kecewa atas Perda Parkir tahun 2015. Sebab menurutnya, Wako tidak meninjau dari segala aspek, baik itu aspek teoritis, aspek sosial dan aspek ekonomi.
"Jangan pilih lagi pemimpin yang tidak pro rakyat," katanya mengakhiri pembicaraan.
Laporan: Anju Mahendra
Editor: Yudi Waldi
