PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta tanggap dalam menghadapi ancamana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di Indonesia saat ini, bahkan PHK ini mengancam wilayah Riau termasuk Kota Pekanbaru.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Rabu (10/2/2016), mengatakan pihaknya sudah banyak menerima laporan tentang kekawatiran masyarkat akan terjadinya acaman PHK di Kota Pekanbaru.
Kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus mencari informasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru, karana banyaknya masyarakat saat ini merasa kawatir dengan PHK ini.
"Kami di DPRD akan lakukan koordinasi dengan semua pihak terutama pemerintah daerah agar menempuh langkah nyata dalam menyikapi permasalahan ini," ujar Azwendi.
Politisi Demokrat ini juga mengatakan pemerintah diminta segera jemput bola ke perusahaan yang bersangkutan untuk mencari informasi dan kendala apa saja yang sedang dihadapi.
Jika ada kendala finansial ataupun yang lain mari kita bersama-sama mencarikan solusi dan jalan keluar agar gelombang PHK tidak terjadi di Pekanbaru.
"Jika PHK tersebut tak bisa dihindari, sudah pasti banyak dampak negatif dari tingginya angka pengangguran akan terjadi tindakan kriminalitas maupun masalah sosial lainnya di Kota Pekanbaru nantinya," ungkapnya.
Azwendi juga berharap kepada pemerintah daerah harus ada gebrakan dalam mendukung sumber daya manusia yang berkualitas, serta membangun saranan prasarana penunjang lainnya agar ekonomi lokal bisa dikelola oleh masyarakat.
"Dalam hal ini pemerintah harus menyusun regulasi investasi yang pro rakyat dengan mengubah pemikiran masyarakat untuk membuat usaha sendiri dari pada menjadi karyawan di suatu perusahaan," tutup Azwendi.
Laporan: Susanto
Editor: Yudi Waldi
