Laporan Adrian Eko, Pekanbaru adrianeko@riaupos.co
Baru saja menuntaskan masalah gaji untuk PNS, Pemko Pekanbaru kembali menghadapi masalah.
Sekitar 3000-an Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di Pemko tidak akan menerima haknya atau gajinya tak bisa dibayarkan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Syukri Harto kepada Riau Pos, Kamis (9/1) di Kantor Wali Kota
Pekanbaru.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena APBD Pekanbaru tidak kunjung disahkan dan Pemko tidak bisa menggunakan anggaran lain untuk hal ini.
‘’Memang tidak bisa kita bayarkan (gaji THL), itu karena APBD belum disahkan. Jika sudah disahkan langung akan kita penuhi kewajiban dan hak mereka. Tapi bagaimanapun kami tetap akan menyelesaikan itu sesaat setelah disahkan,’’ terang Syukri.
Dijelaskannya, untuk gaji PNS yang sempat tertunda sudah selesai dengan solusi yang jelas. Pasalnya, gaji PNS sudah diatur di pusat sesuai dengan ketentuan berlaku.
Sementara untuk THL itu tidak bisa karena gaji mereka sesuai dengan kegiatan Satker. Dicontohkannya, petugas kebersihan Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) masuk dalam kegiatan.
Untuk itu dia berharap bisa segera APBD ini dituntaskan dalam waktu dekat. Terkait kondisi ini, beberapa orang THL yang dijumpai Riau Pos berharap kondisi ini tidak terlalu lama. Pasalnya, mereka juga memelukan uang tersebut untuk keluarga di rumah.
‘’Biasanya memang begitu, seperti tahun lalu juga. Tapi kalau bisa jangan sampai bulan Maret kami tidak gajian. Mau dikasi makan apa keluarga di rumah,’’ terang salah seorang CS di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Terkait kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru mengaku prihatin. Dia juga mengaku, ada bebeapa THL di rumah dinas Wawako merasakan kondisi ini. Untuk menalanginya, Wawako menyatakan memberikan uang pengganti. Untuk nasib THL lainnya dia juga berharap hal yang sama.
‘’Secara teknis itu di Sekko dan TAPD. Tapi jelas ini harus jadi perhatian kita. Mereka juga perlu makan dan pastinya karena belum gajian terpaksa gali lubang. Saya berharap segera ada solusinya,’’ ujar Ayat Cahyadi.
‘’Diharapkan seluruh pihak mengawal dengan maksimal evaluasi nantinya agar bisa segera dilaksanakan anggaran tersebut,’’ lanjutnya.(rul/egp)
