PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syukri Harto saat ini menjadi buah bibir di kalangan DPRD Kota Pekanbaru, disebut-sebut sebagai penyebab gagalnya pelaksanaan paripurna pandangan umum fraksi APBD 2014 awal pekan lalu, sampai pada penilaian kinerja Sekko yang kurang profesional juga ada rekomendasi dari DPRD untuk diganti.

Menanggapi hal ini, Syukri Harto tidak mau ambil pusing. Dia berujar apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Apa yang disampaikan para bapak-bapak anggota dewan itu saya tidak mau menanggapi, itu hak mereka, ya terserah merekalah, yang jelas bekerja sesuai dengan aturan,’’ ungkap Syukri kepada Riau Pos, Kamis (9/1).

Sebelumnya, ada statemen anggota DPRD Sabarudi yang menyebutkan bahwa Sekko tidak mengerti dengan tugasnya dan tidak profesional. Jika tetap dipertahankan maka roda pemerintahan Pemko tidak akan berjalan.

 ‘’Untuk kami rekomendasikan Syukri Harto diganti saja, karena kami nilai belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik,’’ tegas Sabarudi.

Untuk itu disebutkan Syukri bahwa apa yang dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan. ‘’Saya katakan, saya ikut aturan dan saya tidak berani melanggar aturan, siapa yang berani melanggarnya,’’ sebut dia.

Menurut Syukri, dia sudah menjalankan aturan dengan baik.

‘’Mungkin yang disayangkan soal aturan saya terlalu ketat. Artinya, mungkin karena Bansos DPRD banyak yang tidak cair dan juga juga lainnya, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Prinsip saya asal benar saya akan teken, siapapun pemiliknya asal tidak benar saya tidak teken,’’ tegasnya.

Dicontohkannya, dikulit proposalnya ada wirid ibu-ibu, namun di dalam RAB berbeda. Lalu ada sunat masal, namun di dalam RAB-nya ada pula beli bola dan ini kan tidak menyambung. Ada banyak itu.

Untuk itu, Syukri juga berharap, supaya aturan yang sudah dibuat untuk sama-sama diterapkan dan tidak dilanggar. ‘’Saya tidak berani melawan aturan,’’ tutupnya.(gus)