PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini terus berjuang untuk bisa mendapatkan embarkasi haji penuh. Pasalnya, saat ini Pemprov Riau hanya mendapatkan izin untuk Embarkasi Haji Antara (EHA) atau belum bisa melakukan seluruh prosedur sebelum keberangkatan jamaah calon haji (JCH) di Riau.
Ketua Komite III Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dedi Iskandar saat berkunjung ke EHA Riau, Senin (8/7) mengatakan, ada dua hal penting yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk mendapatkan izin embarkasi penuh. Yakni kesiapan bandara dan asrama haji.
‘’Dari informasi yang kami dapatkan, Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru dari sisi panjang runway atau landasan pacu sudah mencukupi untuk menampung pesawat besar. Di mana runway Bandara SSK II sepanjang 2.600 meter itu sudah cukup. Hanya saja perlu penambahan ketebalan dan lebar runway-nya,” kata Dedi.
Sedangkan untuk asrama haji, lanjutnya, menurut keterangan Pemprov Riau lahannya sudah tersedia. Jikapun tidak ingin membangun asrama haji baru, asrama haji yang saat ini digunakan untuk Embarkasi Haji Antara saat ini juga bisa digunakan. Namun harus dilakukan beberapa peningkatan fasilitas serta sarananya.
‘’Kalau untuk asrama haji, tinggal komitmennya saja, mau bangun baru atau asrama yang sudah ada ditingkatkan lagi fasilitasnya. Tapi soal asrama ini tidak terlalu menjadi masalah saya kira, yang paling penting runway bandara,” sebutnya.
Terkait dua perosoalan tersebut, Dedi bersama rekan-rekannya yang lain di DPD RI mengaku akan membantu memperjuangkan hal tersebut. Karena, dengan adanya embarkasi penuh di daerah, pelayanan terhadap para JCH bisa lebih ditingkatkan lagi.
‘’Para JCH ini sebelum berangkat ke tanah suci harus difasilitasi dan dilayani dengan baik supaya bisa lebih khusyuk ibadahnya. Prinsipnya kami di DPD RI akan mendorong keinginan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie yang juga mendampingi kunjungan anggota DPD RI mengatakan, setelah pertemuan tersebut pihaknya akan kembali melakukan rapat bersama pihak terkait. Terutama pihak Angkasa Pura untuk membahas runway bandara SSK II.
‘’Kalau ketebalan runway itukan kewenangan pihak Angkasa Pura. Kalau untuk pelebaran runway, yang menjadi persoalan yakni ketersediaan lahan. Untuk itu kami juga akan lakukan pembahasan bersama pihak Lanud Roesmin Nurjadin yang kawasannya juga berada didekat bandara SSK II,” katanya.(sol)
