PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Masalah perbatasan wilayah sepertinya menjadi polemik yang tidak pernah putus. Setelah perebutan lima desa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar.
Kini, persoalan tapal batas ini kembali memanas. Namun kali ini terjadi antara Kota Pekanbaru dan kabupaten Kampar.
Polemik tapal batas ini terjadi di Kecamatan Bukit Raya Simpang Tiga, tepatnya RW 15, 16 dan 18 yang notabene merupakan tiga RW Pemekaran Pekanbaru.Dimana tiga RW ini ternyata masuk wilayah Kabupaten Kampar.
Hal itu diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18 tahun 2015 tentang Tapal Batas Pekanbaru dengan Kampar. Dimana 3 RW yang baru dimekarkan Pemerintah Kota Pekanbaru masuk ke wilayah Kampar.
Hal ini membuat anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Pekanbaru Ade Hartati Rahmad MPd heran dan terkejut karena masalahnya muncul setelah Pekanbaru memekarkan 3 RW tersebut.
"Saya jadi tidak habis pikir, kemana pemerintah kota Pekanbaru selama ini?, kenapa justru masalah ini muncul setelah pemko memekarkan 3 RW tersebut," ujar Ade kepada wartawan, Senin (7/12).
Perempuan berhijab ini menuturkan, semua ini terjadi karena Pemerintah Kota Pekanbaru kurang koordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau. "Kemana Pemerintah Kota hingga abai terhadap kondisi di masyarkat," ucapnya.
Mantan Anggota DPRD kota 2009-2014 ini mepertanyakan kinerja lurah dan camat bahkan Walikota Pekanbaru. "Kemana lurah, camat dan walikotanya. Saya melihat lurah dan camat sibuk pasang badan untuk walikotanya bukannya pasang badan untuk rakyat," ujar Ade.
"Bagaimana mau bicara pemekaran, mengkonsolidasikan daerah secara geografis saja Pemerintah Kota tidak mampu," kesalnya.
Kekesalan Ade Hartati sangat wajar terhadap lepasnya 3 RW itu karena Pemko Pekanbaru telah membangun sekolah, puskesmas serta fasilitas jalan.
"Coba kita bayangkan berapa sudah habis uang rakyat untuk membangun sekolah, jalan, puskesmas, sekarang masuk kawasan kabupaten lain, tidak habis pikir saya dengan pemerintahan kota sekarang ini," sesalnya.
"Saat ini baru diketahui Simpang Tiga, bagaimana dengan kecamatan yang lain seperti Tampan dan Payung Sekaki yang juga berbatasan dengan Kampar. Kalau seperti ini lebih baik turun saja walikota, camat dan lurahnya kalau tidak mampu mengurus rakyat," tegasnya.
Editor: Yudi Waldi
