PEKANBARU (RP) - Lelang pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang dianggarkan melalui APBD murni 2012 sebesar Rp2,1 miliar pada 2 November lalu dinilai sah-sah saja, karena pelaksanaan lelang tidak melanggar aturan hukum.
Pernyataan itu ditegaskan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Pemko Pekanbaru, Yuliasman SH kepada Riau Pos, Rabu (7/11) tanpa merinci dasar hukumnya.
Menurutnya, sepanjang lelang pengadaan komputer itu masih dilaksanakan di dalam tahun yang sama dan dapat diselesaikan di dalam tahun yang sama, maka hal itu dibenarkan secara hukum.
Kegiatan itu baru dikatakan melanggar apabila pelaksanaannya dilakukan setelah tahun berjalan sudah habis.
‘’Secara hukum, walaupun lelang dianggarkan di APBD murni dan baru dilelang setelah APBD Perubahan disahkan, maka ini sah-sah saja. Sepanjang pelaksanaannya dapat diselesaikan di dalam tahun itu juga. Yang tidak boleh itu kalau pengerjaannya tidak dapat diselesaikan di dalam tahun itu,’’ katanya.
Bahkan kata Yuliasman, kegiatan yang dianggarkan di APBD perubahan pun proses lelangnya sudah bisa dimulai dari sekarang, namun untuk proses kontrak kerjanya baru boleh dilaksanakan setelah APBD perubahan itu disahkan dan bisa digunakan.
‘’Sekarang yang perlu dipertanyakan itu apa yang menjadi dasar Disdik lambat dalam melakukan lelang terhadap pengadaan komputer itu, sementara sudah dianggarkan di APBD murni,’’ ungkapnya.
Menyangkut hal tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kembali menjelaskan, karena kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan fisik, sehingga proses lelangnya baru dimulai pada November ini.
‘’Sebenarnya kita sudah diminta untuk melakukan lelang pada Oktober kemarin, tapi karena kita masih mencari spesifikasi komputer yang bagus, akhirnya proses lelang melalui LPSE-nya baru kita laksanakan 2 November,’’ ujarnya.(lim)
