KOTA (RIAUPOS.CO) - Permasalahan banjir di ibukota Provinsi Riau Pekanbaru tak kunjung terselesaikan. Masterplan drainase yang diharapkan menjadi solusi, ternyata tak kunjung terealisasi pembuatannya.
Untuk bisa mengatasi masalah banjir yang sudah menahun ini, Pemko Pekanbaru mengatakan sangat berharap mendapatkan masterplan drainase dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Sehingga, pemko bisa melakukan program-program mengatasi banjir yang disesuaikan dengan masterplan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru Ahmad ST MT menjelaskan, pihaknya berharap dengan adanya masterplan drainase dari provinsi, maka nantinya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menangani permasalahan banjir.
“Kami belum dapat itu (masterplan, red). Apakah sudah tuntas atau belum, kami belum tahu. Kalau ada, kami tinggal berpedoman dengan itu. Jadi kami tahu titik keluar itu ke mana harus diselesaikan,” kata Ahmad kepada Riau Pos, akhir pekan lalu.
Untuk solusi jangka pendek, disampaikan dia, masing-masing kecamatan secara parsial telah menyusun rencana-rencana penangannya. Rencana ini akan ditindaklanjuti, namun disesuaikan dengan kondisi keuangan.
”Perencanaan kecamatan ada, tapi itu sifatnya parsial dan dinilai juga tidak mampu menyelesaikan masalah banjir,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan, mengatasi banjir ini juga perlu koordinasi karena kewenangan drainase menjadi tanggung jawab tiga pemerintahan. Drainase utama merupakan kewenangan pemerintah pusat, lalu drainase sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dan drainase tersier yang berada di lingkungan perumahan dan jalanan kota menjadi kewenangan Pemko Pekanbaru.
“Pemko tak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Banjir di kota tidak hanya selesai disini dan akan menyebabkan banjir di tempat lain. Maka perlu dilakukan koorinasi dengan pusat, provinsi dan kota mengenai kewenangan dan tanggung jawab drainase,” ujar Ahmad lagi.
Disampaikannya juga, pihaknya saat ini tengah melakukan pementaan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) untuk mengetahui kontur tinggi kontur tanah.
Selain itu, pihaknya bersama Dinas PUPR telah merencanakan pembersihan dan normalisasi anak-anak sungai yang ada di Kota Bertuah. Pelaksanaan tersebut dikatakanya, memerlukan biaya serta alat pendukung yang memadai.
“Perlu biaya dan alat, ini kita carikan solusinya. Dibersihkan dari hilir, karena kita lihat sekarang anak sungai dipenuhi sendimentasi sehingga aliran air tidak berjalan lancar,” tambah Ahmad.
Ketika disinggung mengenai penanganan banjir dilakukan dengan cara pembangunan waduk yang beberapa waktu lalu direncanakan pemko, Ahmad mengatakan, itu hanyalah salah satu langkah dan tidak menyelesaikan secara keseluruhan. “Itu menyelesaikan secara parsial, misalkan dibangun di Tampan pastinya hanya untuk menyelesaikan di wilayah itu saja. Membangun waduk juga membutuhkan biaya cukup besar, mulai dari pembebasan lahan dan lainnya,” tutup Plt Kepala Bappeda Kota Pekanbaru.(rir)
