PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna, Senin (4/3). Adapun rapat tersebut beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2021.
Namun tidak seperti biasanya, laporan tidak dibacakan dalam rapat. Melainkan hanya diserahkan begitu saja. Hal ini membuat Fraksi PAN DPRD Riau kecewa. Di mana, F-PAN sendiri ingin pandangan umum dibacakan di hadapan peserta rapat. Termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Seperti diungkapkan Juru Bicara F-PAN Mardianto Manan, Selasa (5/4).
Dikatakan dia, pihaknya menyoroti 10 poin penting terkait kebijakan Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Drs H Syamsuar-Edy Natar Nasution.
Mardianto kemudian menyampaikan secara ringkas terkait 10 poin yang menjadi pandangan Fraksi PAN atas LKPj tersebut. Pihaknya, kata Mardianto, sangat memahami di mana Provinsi Riau saat ini masih dalam kondisi Covid-19, sementara pembangunan harus tetap dijalankan secara maksimal. Di dalam LKPj yang disampaikan sebelumnya ada arah kebijakan Pemprov Riau, pengelolaan daerah makro, pendapatan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Gubernur pada tahun 2019-2024, kan ada visi Riau Berdaya Saing, Sejahtera, Unggul di Indonesia. Ini teramat berat dengan kondisi Covid-19," sebut dia.
Fraksi PAN juga menyoroti masih banyak infrastruktur yang belum merata dan masih banyaknya jalan yang rusak. Dalam LKPj tersebut, lanjut dia, belum tergambar secara jelas apa masalah, kendala dan upaya penyelesaian menyangkut pertumbuhan ekonomi. Padahal hal itu merupakan indikator pokok untuk mengatur kinerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut disampaikannya, Fraksi PAN mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Riau yang meningkat menjadi 3,36 persen. Namun tingkatan itu tak dibahas secara spesifik di dalam LKPj. Kemudian, dalam hal pengentasan kemiskinan, Fraksi PAN mengatakan hal itu tidak tergambar tentang upaya pengentasan kemiskinan secara spesifik dalam LKPj. Padahal, katanya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentasi penduduk miskin, per September 2021 adalah sebesar 7,00 persen. Menurun 0,12 persen dari tahun 2020.
Dalam pengelolaan keuangan, kinerja Pemprov Riau juga dinilai baik oleh Fraksi PAN. Dimana Pemprov menetapkan APBD Rp9,1 triliun di APBD Tahun 2021, yang terealisasi Rp9,3 triliun. "Jadi PAN bukan hanya kritik saja, tapi juga mengapresiasi untuk menambah semangat," paparnya.
Kendati begitu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya, belanja daerah khususnya penyelenggaran pendidikan menengah masih banyak yang kurang.(gem)
Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
