PEKANBARU (RIAU POS.CO) - Sesuai dengan hasil rapat masyarakat dengan perangkat RT/RW Sidomulyo Timur yang tinggal di komplek TNI AU Lanud Rosmind Nurjadin Pekanbaru, Sabtu (6/2), masyarakat berencana menayakan kembali hasil perkembangan soal tanah warga Sidomulyo di kawasan TNI-AU.
"Kami hanya didiamkan saja. Kami seperti digantung tak bertali, pak. Dulu janjinya pemprov akan meyelesaikannya dan kami menunggu itu sudah hampir setahun tidak ada kabarnya. Sedangkan tanah kami tersebut sudah di ambil sedikit-sedikit. Apakah ini yang namanya keadilan yang diterima masyarakat. Apakah ini negera yang beradat," ujar kuasa hukum warga Bambang, Sabtu (6/2).
Lanjutnya, sebelumnya mengambil sikap terhadap SK Gubri. 297/III/2011 sebaiknya lihat dan inventarisir dulu persoalan-persoalan yang ada secara komprehenship. Sehingga statement dan sikap yang diambil oleh pihak-pihak terkait tidak melukai hati rakyat.
"Ini urusan pemerintah absolut yang didalamnya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan yustisi dan seterusnya, dan ini instansi vertikal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan asas dekonsentrasi. Jika kita lihat SK Gubernur Riau No. 297/III/2011 apa masih bisa dilaksanakan dalam kontek kekinian. Oleh karena itu SK ini harus diteliti lagi apakah SK Gubri ini bisa untuk dijalankan. Karena setelah dilakukan pengkajian SK Gubernur Riau No. 297/III/2011 mengalami kecatatan hukum baik secara yuridis maupun dalam aspek ilmu pemerintahan," katanya.
"Kami mohon dihadirkan masyarkat untuk didengar aspirasinya sesuai dengan ketentuan, pemerintah daerah,dan DPRD Riau hingga kini tidak bersikap untuk menyelesaikan persoalan ini secara profesional dan obyektif dengan melakukan pengkajian untuk kemudian bersikap. Agar persoalan ini tidak menjadi bola liar yang dimainkan oleh pihak-pihak yang mengambil kepentingan sesat," tambahnya.
Warga juga menanyakan, sebelumnya Pemprov Riau membentuk dua tim untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AU terkait pencadangan lahan untuk Landasan Udara Roesmin Nurjadin di Kota Pekanbaru. Tim yang akan dibuat, pertama untuk mempelajari dari sisi legalnya dan inventarisasi kepemilikan lahan yang sudah ada di masyarakat.
"Semua pihak berkomitmen untuk mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut. Tapi sampai saat ini mana buktinya. Kami hanya didiamkan saja," terangnya.
Laporan: Dofi Iskandar
Editor: Yudi Waldi
