Riau Pos Online - Lima orang muslim pengungsi asal Rohingya Myanmar saat ini ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Kelima muslim Rohingya yang minta suaka politik ini semuanya laki-laki.
Kepala Rudenim Pekanbaru Fritz T Aritonang SH kepada Riau Pos Online, Ahad petang (5/8) menegaskan kelima imigran muslim Rohingya ini menyelamatkan diri dari pembantaian junta militer Myanmar mereka singgah di Surabaya Jawa Timur lalu ke Pekanbaru.
Sementara warga Rohingya ini data yang didapat Riau Pos Online di Rudenim Pekanbaru mereka umumnya berbahasa Urdu. Jadi kalau ketemu dengan orang Pakistan atau Afghanistan mereka bisa berkomunikasi dengan baik.
Jumlah total imigran yang ditampung di Rudenim Pekanbaru saat ini 69 orang terdiri dari imigran Afghanistan 16 orang, Iran 16, Pakistan 3, Irak 9, Srilanka 8 orang, Myanmar 5 orang, dan Palestina 12 orang. Sedangkan imigran yang meninggalkan Rudenim Pekanbaru tanpa izin sebanyak 28 orang sejak Juli 2012.
Penggelapan Sejarah Muslim Rohingya
Sementara data yang dihimpun Riau Pos Online, dalam kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar, telah terjadi penyesatan opini dan penggelapan sejarah yang dilakukan oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar, yang menyebut bahwa muslim Rohingya bukanlah orang asli Myanmar. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan fakta sejarah. Padahal, keberadaan muslim Rohingya sudah ada jauh sebelum Myanmar merdeka tahun 1948.
“Kekerasan yang terjadi di Myanmar, berawal ketika Pemerintah Junta militer Myanmar berpandangan, bahwa suku Rohingya bukan orang Myanmar. MUI menuntut pemerintah Myanmar untuk segera mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan memberikan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Drs HM Ichwan Sam dalam konferensi pers di sekretariat MUI, Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Hadir dalam jumpa pers tersebut, antara lain KH Ma'ruf Amin (Ketua Pelaksana Harian MUI), KH Muhyidin Junaidi (Ketua MUI Bidang Luar Negeri), Umar Shihab (Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah), Saleh Daulay Partahunan (Ketua Komisi Luar Negeri MUI), H Amidhan, Amirsyah Tambunan, Nasir Zubaidi, dan para pimpinan ormas Islam lainnya.
MUI mencatat, sudah 7.000 muslim Rohingya yang dibunuh oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar. Tragedi kemanusiaan ini harus menjadi perhatian dunia. Kebiadaban yang dilakukan Pemerintah Junta militer Myanmar telah melampaui batas watak kesadaran kemanusiaan dan bersikap intoleran. Pemerintah Buddhis tersebut seharusnya melindungi keberadaan berbagai suku di sana. Namun, Pemerintah Myanmar justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap suku bangsa Rohingya.
Derita yang menimpa muslim Rohingya, menyebabkan mereka melakukan eksodus besar-besaran ke Bangladesh dan sejumlah negara ASEAN. Kendati kemudian, Bangladesh tidak lagi memberi suaka politik kepada suku Rohingya.
“Seperti diketahui, sejak tahun 1991-1992, telah terjadi eksodus besar-besaran sampai ke Bangladesh, kendati kemudian Bangladesh menolak kedatangan pengungsi asal Myanmar. UNHCR, salah satu badan organisasi PBB yang membidangi soal pengungsian telah menyatakan simpatinya kepada para pengungsi muslim Rohingya di wilayah perbatasan Myanmar. Jika di Afrika, UNHCR berhasil menangani para pengungsi yang didera konflik, ASEAN malah tertatih-tatih. Sungguh sangat disayangkan,” kata Ichwan Sam.
Saat ini eskalasi tragedi kemanusiaan di Myanmar semakin meningkat. Myanmar yang baru saja diterima sebagai anggota ASEAN, harus segera mengakhiri segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap saudara-saudara muslim Rohingya di Myanmar.
Ketika ditanya wartawan, kenapa baru sekarang ini MUI menyatakan sikapnya terhadap muslim Rohingya di Myanmar? Mengingat kasus ini sudah berlangsung sejak lama H Amidhan dari MUI menjawab bahwa Ramadhan adalah momentum kaum muslimin untuk membangun solidaritas. Untuk itulah, MUI mengutuk keras pemerintah junta militer Myanmar yang telah mencederai kemanusian dan menyakiti muslim Rohingya yang merupakan bagian dari umat Islam.
Dalam waktu dekat, seperti dikatakan KH Maruf Amin, MUI beraudensi dengan Menteri Luar Negeri RI untuk membahas kasus muslim Rohingya di Myanmar. Termasuk mendorong Menlu untuk menekan Pemerintah junta militer Myanmar untuk menghentikan segala kebiadabannya.(azf)
