PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengundang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk datang ke Riau. Rencananya, Luhut diminta untuk membuka rapat koordinasi kepala desa se-Riau.

Undangan itu disampaikan Wan Thamrin saat berjumpa dengan Luhut di Jakarta saat mengisi materi seminar program penguatan kapasitas pemimpin Indonesia theory U, Senin (2/12), di mana kegiatan itu dibuka oleh Luhut.

Usai pembukaan, Wan menyempatkan diri untuk berjumpa langsung dengan Luhut. Dia langsung menyampaikan undangan secara lisan kepada Luhut untuk dapat hadir dalam pembukaan rakor kepala desa se-Riau.

“Iya, tadi saya undang Luhut untuk hadir membuka acara rapat koordinasi kepala desa se-Riau bulan ini. Kita harap pak Luhut bisa hadir bertemu kepada desa se-Riau,” katanya, Senin siang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Riau Syarifuddin AR mengakui akan ada kegiatan rakor kepala desa se Riau. Kegiatan tersebut kata dia, dilaksanakan pada 6-9 Desember mendatang.

“Kalau tidak ada perubahan jadwal, rakor dogelar selama tiga hari (6-9/12).

 Kegiatan itu sengaja kita laksanakan di akhir tahun sekaligus

untuk mengevaluasi program kegiatan desa selama setahun. Seperti dana desa dan lainnya,” kata dia.

Dalam kegiatan itu, pihaknya juga mengundang stokeholder terkait seperti Kejati, BPK Provinsi, Kepolisian dan termasuk kementerian terkait. Karena saat rakor akan membahas program kegiatan pada 2019.

‘’Kegiatan ini forum koordinasi, kita juga akan melibatkan unsur desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pendampingan desa,” ujarnya.

Dengan rakor itu, Syarifuddin berharap adanya sinergitas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga ke depan tidak ada lagi program yang berjalan sendiri, tapi semua harus terkoordinasi.

‘’Kalau semua sinergi tentu optimalisasi anggaran dapat tercapai. Misalnya infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa lebih dioptimalkan. Jangan anggaran ada, tapi tak terpakai karena tidak fahamnya kepala desa mengunakan anggaran tersebut,” ujarnya.

Dia berharap, ke depan agar kepada desa harus memahami fungsi dan kelembagaan desa agar kegiatan tepat sasaran. Sebab, dana desa yang dialokasikan jumlahnya tidak sedikit. Dana desa juga rentan untuk disalahgunakan.

‘’Makanya kita hadirkan aparat penegak hukum dalam rakor untuk memberikan pemahaman kepada kepada desa,” kata dia. Dia juga berharap agar Menko Bidang Kemaritiman bisa hadir dalam rakor kepala desa se Riau tersebut.(dal)