PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau akan membangun flyover di Persimpangan Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru. Pembangunan flyover tersebut untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di persimpangan jalan itu terutama saat jam sibuk.
Dalam pembangunan flyover tersebut, pemerintah pusat akan membangun fisik flyover. Sedangkan Pemerintah Provinsi Riau bertugas untuk membebaskan lahan di sekitar lokasi pembangunan flyover.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau Kementerian PUPR T Yuliansyah mengatakan, saat ini pihaknya belum mendesain flyover garuda sakti tersebut. Pasalnya, untuk melakukan Detail Engineering Desain (DED) pihaknya masih menunggu pembebasan lahan dari Pemprov Riau.
“Belum didesain, karena saat ini masih menunggu pembebasan lahan oleh Dinas PUPR PKPP Riau. Terutama di kaki-kaki persimpangan jalannya,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan dokumen-dokumen sabagai bagian dari menyiapkan readiness criteria untuk diusulkan dalam program kegiatan. “Karena itu desainnya baru akan kami mulai tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M Arief Setiawan mengatakan, Pemprov Riau menyiapkan sebesar Rp5,3 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2023.
“Untuk ganti rugi lahan pembangunan flyover simpang Garuda Sakti Pekanbaru anggarannya kita siapkan Rp5,3 miliar,” katanya.
Disebutkan Arief, anggaran yang disiapkan tersebut bisa saja bertambah jika anggaran yang dibutuhkan berdasarkan penilaian tim appraisal tidak cukup. “Itu anggaran yang kita plot, tapi kita masih menunggu penilaian dari tim appraisal. Tapi kalau tim appraisal menilai kurang kami akan memasukan kekurangannya di APBD perubahan 2023,” ujarnya.
Untuk menggesa proses pembebasan lahan, pihaknya juga sudah membuat tim koordinasi terkait pengadaan tanah ini dengan BPN Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru. Termasuk dengan Balai Jalan Nasional yang akan membangun flyover tersebut.
“Karena kita perlu mengetahui berapa luas lahan yang perlu dibebaskan untuk membangun flyover tersebut. Jadi berapa luas lahan yang dibutuhkan, itu yang nanti kita akan lakukan ganti rugi. Sebab DED flyover itu disiapkan oleh rekan-rekan balai,” ujarnya.(sol)
