PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Rencana DPRD Riau mengunjungi beberapa negara tinggal menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meski begitu, banyak pihak yang menyayangkan kegiatan itu karena dinilai tak banyak manfaatnya. Salah satu kritik terkait hal itu datang dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Dari informasi yang didapat Riau Pos, uang yang bakal dihabiskan untuk menunjang kegiatan tersebut mencapai Rp16 miliar.
“Seharusnya dengan uang segitu bisa digunakan untuk banyak manfaat. Khususnya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” ungkap Koordinator Fitra Riau Triono Hadi kepada Riau Pos, Rabu (3/7).
Menurut Fitra, dikabarkan anggota DPRD Riau tahun 2019 berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Fitra juga menyayangkan kebijakan Gubenur Riau (Gubri) menyetujui dan memberikan rekomendasi rencana anggota DPRD Riau tersebut.
“Gubenur mestinya melakukan evaluasi terlebih dahulu pelaksanaan kunker DPRD. Khususnya kunker ke luar negeri yang dilakukan sebelumnya. Apakah sejauh ini bermanfaat atau hanya sekadar agenda rutinitas,” ujar anggota Fitra, Tarmizi saat berbincang dengan Riau Pos, Rabu (3/7).
Dikatakan Tarmizi, pihaknya mencatat, berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, selama 2015-2018, anggota DPRD Riau telah menghabiskan anggaran sebesar Rp49,1 miliar untuk kunker ke luar negeri. Jika disetujui Mendagri, maka selama lima tahun ini uang rakyat yang dipakai untuk kunker ke luar negeri mencapai Rp65 miliar.
Sementara Gubri coba dikonfirmasi melalui pesan singkat kemarin siang perihal evaluasi dan revisi anggaran perjalanan dinas ke luar negeri pada perubahan tahun ini. Hingga malam tadi Gubri belum memberikan komentar dan penjelasan. Eksekutif tampaknya juga bungkam ketika disinggung apakah rekomendasi Gubri atas perjalanan dinas luar negeri anggota DPRD sedang atau sudah diproses. Termasuk, siapa dan berapa jumlah legislator yang bertolak dengan tujuan berbeda, juga belum diketahui.
Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau melalui Kepala Bironya Sudarman yang dikonfirmasi kemarin juga mengaku tidak bisa memberikan jawaban atas hal itu. Diakuinya untuk perjalanan dinas DPRD, Gubernur dalam kapasitasnya hanya meneruskan.
“Gubernur sifatnya meneruskan ke Mendagri. Jadi keputusan tetap di pusat. Tapi soal ini saya no coment-lah,” ujar Sudarman.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin saat dikonfirmasi perihal pernyataan Fitra itu memilih bungkam. Respons seperti itu sudah tiga hari berturut-turut ditunjukkan Sekwan sejak Senin (1/7) lalu. Begitu juga dengan Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Di mana saat dihubungi Riau Pos, politikus Golkar itu memilih tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
Sementara Kemendagri tidak mempersoalkan program kunker anggota DPRD Riau ke luar negeri yang dikritik sejumlah pihak di daerah karena menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar saat dimintai tanggapan soal itu hanya mengingatkan agar taat pada aturan yang ditetapkan.
“Aturannya untuk izin ke luar negeri sudah jelas. Termasuk sumber pembiayaannya. Sepanjang sesuai aturan hukum yang berlaku dan SOP ditaati maka tidak ada alasan menolak,” ujar Bahtiar menjawab Riau Pos, Rabu (3/7).
Namun dia tidak menjawab ketika ditanya apakah kritik publik tidak menjadi pertimbangan Kemendagri untuk mengevaluasi permohonan izin kunker tersebut.(egp/nda/fat)
