Wako: Aksi Penolakan Bukan Murni Pedagang

Pekanbaru | Selasa, 04 Juni 2013 - 11:27 WIB

KOTA (RP) - Aksi anarkisme yang mewarnai penertiban Pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas, Ahad (2/6) malam, antara pedagang dengan Satpol PP mendapat respon dari Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT.

Dituturkannya, yang melakukan aksi penolakan anarkis itu adalah murni bukan pedagang, melainkan ada provokator yang menghasut sebagian pedagang dan ingin merusak ketertiban kota.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

‘’Ada provokator di situ yang hidup di situ dengan membohongi pedagang, menjanjikan ini dan itu. Dia tidak mengeluarkan modal tapi memungut di sana (pasar jongkok, red) mengatasnamakan Wako. Ini bohong semuanya,’’ ucap Firdaus kepada Riau Pos, Senin (3/6).

Dari penjelasan Wako, untuk pedagang yang lama itu sudah mau dipindahkan, dan yang pedagang baru pula yang menolak. Untuk itu penertiban terus dilakukan sampai pedagang benar-benar pindah ke tempat yang sudah ditentukan.

‘’Itu pedagang baru, yang lama sudah pindah ke pasar senggol belakang giant. Jadi ada orang-orang tertentu yang merekrut pedagang di situ (HR Soebrantas, red). Jadi saya mengimbau kepada pedagang jangan mudah terprovokasi. Jangan mau dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan di pasar jongkok itu,’’ tegas Firdaus.

Untuk lokasi baru di Purwodadi, itu disebutkan Wako berkapasitas 700 tempat berjualan (lapak). Sementara dari pendataan yang dilakukan kurang dari 300 pedagang. Dari pedagang yang baru juga sudah mendaftar kepada pengelola. Untuk diketahui, ditegaskan Wako, di Purwodadi itu yang punya adalah masyarakat, sementara Pemko hanya membina.

‘’Saya juga sudah memberi penjelasan kepada pedagang, kalau pedagang merasa tidak cocok dengan tempat yang sudah kita siapkan (Purwodadi, giant pasar senggol, dan di Arifin Achmad), silahkan cari lahan sendiri, ajukan ke saya nanti akan saya bantu. Yang perlu diingat tidak melanggar aturan,’’ ujarnya lagi.

Hal ini dinilai sangat fair oleh Wako, dan ditegaskan tidak ada yang tidak bisa. Jadi ada beberapa SKPD, seperti Dinas Koperasi, Dinas Pasar, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan BPS siap memberikan pembinaan. (gus)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook