PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Persoalan pengelolaan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) disoroti kalangan DPRD Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru diminta melakukan evaluasi menyeluruh besar-besaran terhadap PT Transportasi Pekanbaru Mandiri (TPM) selaku pengelola TMP.

Anggota Fraksi PDIP Ruslan Tarigan menyebutkan, persoalan gaji karyawan bus TMP harus segera dibayarkan. " Yang jelas, dengan seringnya didemo oleh karyawan, sehingga mengganggu layanan publik, kami minta wali kota untuk evaluasi menyeluruh pengelolanya. Jangan hanya direkturnya saja," saran Ruslan kepada wartawan, kemarin.

Ditegaskan juga, semestinya ketika terjadi persoalan, pengelola secepatnya mencarikan solusi membayarkan gaji karyawan yang masih menjadi hutang. Dan sarankan tidak mencari-cari alasan yang membuat imaje Pemko jadi buruk.

"Kami minta kepada pemko untuk segera membayarkan gaji tersebut," kata anggota Komisi IV ini.

Oleh karena itu, agar persoalan bisa selesai dan operasional bisa maksimal,dinilainya perlu secepatnya bertindak. Dia juga mengapresiasi langkah Direktur PT TPM Azmi yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Langkah Direktur PT TPM Azmi ini mundur itu sudah bagus, dan gentle. Artinya pemko mesti segera mencari pengganti dengan orang yang lebih siap dan loyal," tegas Ruslan.

Dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, dinilai Ruslan, PT TPM gagal mengelola bus TMP, jangankan melayani maksimal, malah hanya menjadi beban pemko.

"Saran saya dikembalikan ke OPD Dishub lagi, untuk pengelolaan dan mengatur pelayanan Bus seperti sebelumnya.

Ruslan sangat menyayangkan aksi-aksi dari karyawan, dan juga slow respon dari pengelola TPM. Harusnya kedua belah pihak memahami dan menerapkan UU Cipta Kerja. "Ada hak dan kewajiban dari keduanya. Ini harus dipahami," tuturnya.(yls)

Laporan AGUSTIAR, Pekanbaru