PEKANBARU (RP) — Kebijakan pusat melarang kendaraan dinas menggunakan premium di beberapa daerah sudah berlangsung. Pemprov Riau menandakan hal tersebut dengan rencana pemasangan stiker di kendaraan dinas milik pejabatnya.

Sementara Pemko memiliki cara lain dengan memasang stiker tidak di kendaraan, melainkan di hati pengguna kendaraan.

Langkah tersebut dinilai Wali Kota Pekanbaru lebih efektif dibandingkan hanya tanda di kendaraan.

‘’Yang jelas kita ikut pusat kebijakannya seperti. Soal teknis seperti pemasangan stiker, saya kira lebih baik stikernya itu dipasang di hati, bukan di mobil. Jadi mereka lebih memprioritaskan rasa malu menggunakan premium yang disubsidi hanya untuk masyarakat kecil. Hanya saja itu kiasan, dan untuk realisasi saya akan keluarkan surat edaran,’’ terang Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT kepada Riau Pos, Senin (2/7) di kantornya.

Dengan kebijakan tersebut, Wako mengimbau kepada pejabat yang dipercaya memegang mobil dinas untuk menggunkan Pertamax bukan Premium.

Soal pemantauan di lapangan, diakuinya memang sulit dilaksankan dan untuk itu hanya hati yang bisa melakukam pemantauan itu sendiri. Jika merasa memiliki tanggung jawab dengan masyarakat seharusnya tidak mengambil hak Premium mereka.

Meski begitu, karena pada awal anggaran sudah dianggarkan subsidi untuk premium pejabat, harus disesuaikan dengan kebijakan saat ini.

‘’Saya mungkin tidak bisa megawasi secara maksimal, tapi mereka harusnya punya hati. Soal sanksi biarkan masyarakat yang menilainya seperti apa figur pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Yang jelas pelarangan penggunaan Premium untuk kendaraan dinas sudah diberlakukan,’’ terangnya.(eko)