PEKANBARU (RP) - Pemindahan pedagang Pasar Jongkok HR Soebrantas didukung oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Namun menurut DPRD pemindahan terkesan dipaksakan, karena dinilai masih banyak yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum pedagang ini dipindahkan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zaidir Albaiza kepada Riau Pos, Ahad (2/6). Dikatakannya, Dinas Pasar (Dispas) selaku yang berwenang mengatur dan menertibkan pedagang diminta harus aktif memahami kondisi pasar, dan tidak membiarkan semrawut hingga mengganggu yang lain.

‘’Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, penggusuran pedagang pasar jongkok ini terkesan dipaksakan. Harusnya penataan itu dilakukan dengan baik dan tempat yang disiapkan juga harus representatif,’’ kata politisi PKB ini.

Dari pantauan Riau Pos, kondisi Pasar Jalan Purwodadi masih dalam tahap pembangunan, baik jalan maupun tempat jualan yang bakal disewakan. Seorang

ibu paruh baya yang diwawancarai Riau Pos, menyebutkan bahwa sewa satu lapak jualan itu Rp500 ribu per bulan, dan posisinya tepat di pinggir pagar Kantor Riau Pos.

‘’Rp500 ribu per bulan, tapi belum masuk lampu,’’ katanya.

Sebelumnya, soal harga sewa lapak sampai Rp2 juta dan banyak disebutkan sudah di booking, tapi kenyataan dari pantauan Riau Pos juga pasar terlihat sepi meski jam sudah menunjukkan pukul 17.30 WIB. Biasanya di jam itu pedagang sudah penuh jika berjualan di Soebrantas.

Untuk menjelaskan kondisi ini, Zaidir minta Wali Kota Pekanbaru mengajak langsung dinas terkait untuk turun melihat kondisi sebenarnya. ‘’Kita minta Wako turun dan melihat kondisi sebenarnya. Begitu juga untuk pengelolaannya, Pemko langsung dalam pengelolaan pasar ini, dan mebagi lapak secara adil dengan cara undian,’’ sebut Zaidir.

Soal bervariasinya biaya sewa, ditegaskan Zaidir ini harus diperhatikan oleh Pemko. ‘’Bila perlu gratiskan untuk beberapa bulan pertama, soalnya kita kuatir kebijakan Pemko ini tanpa kajian lebih dahulu tentang efeknya,’’ katanya.(gus)