(RIAUPOS.CO) - Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2019 Kota Pekanbaru msih terus dilakukan. Dari pembahasan tersebut, ada tujuh organisasi perangkat daerah (PD) yang mendapatkan anggaran cukup besar. Dijadwalkan, pada 12 November nanti, APBD 2019 akan disahkan oleh DPRD Pekanbaru.
Dalam pembahasan, para legislator banyak menekankan agar anggaran yang ada harus lebih banyak menyentuh langsung kepada masyarakat. Saat ini yang masih menjadi persoalan adalah masalah penanganan banjir, drainase, pendidikan, kesehatan, dan sampah.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE kepada Riau Pos, Kamis (1/11). Ia menjelaskan, sebelum jadwal pengesahan pada 12 November nanti, pihaknya mengagendakan rapat paripurna nota kesepahaman antara DPRD bersama Pemko pada 5 November 2018.
“Kami berharap mudah-mudahan jadwal ini tidak berubah lagi. Karena memang bulan ini (November, red) APBD harus sudah clear,” kata Romi, Kamis (1/11).
Berdasarkan KUA-PPAS yang sudah disepakati DPRD-Pemko Pekanbaru kemarin, nilai APBD 2019 sebesar Rp 2,2 triliun. ‘’Memang mengalami penurunan dari APBD sebelumnya,’’ ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Dan dari nilai anggaran Rp2,2 triliun ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan porsi anggaran besar adalah Dinas PUPR sebesar Rp257,6 miliar. Lalu Dishub sebesar Rp158 miliar.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK ) Rp93 miliar, Sekretariat Daerah Rp89,5 miliar, dan Dinas Perkim mendapat jatah Rp84 miliar. Lalu Dinas Kesehatan (Diskes) Rp82,6 miliar dan Dinas Pendidikan (Disdik) Rp54,8 miliar.
“Itu OPD-OPD yang mendapatkan porsi anggaran terbesar dari OPD yang lainnya. Untuk OPD lainnya memang sudah ditetapkan. Tapi tidak sesuai dengan yang diusulkan, karena masih terkendala keterbatasan anggaran,” katanya lagi.
Anggaran yang disampaikannya ini masih dalam pembahasan DPRD, dan belum final. Karena untuk penetapannya, apabila sudah diketuk palu atau disahkan lewat paripurna yang sudah ditetapka itu.
“Tapi itu lah pedomannya. Walaupun nanti ada pergeseran, tidak terlalu signifikan. Apalagi untuk OPD yang prioritas. Harapan kita berapa yang disahkan segitu pula diterima nantinya oleh Pemko Pekanbaru,” harapnya.
Disampaikan Romi lagi, angka APBD 2019 Kota Pekanbaru Rp2,2 triliun itu sudah termasuk anggaran penanganan banjir yang sampai hari ini sejak zaman Herman Abdullah sampai kini belum juga dapat teratasi dengan maksimal. Meski pun dari DPRD sudah latah menyarankan agar ada kerjasama yang baik antara Pemko dengan Pemprov Riau, dan juga Pemerintah pusat untuk dapat terus bersinergi mengatasi masalah banjir ini.
Selanjutnya juga, dari anggaran Rp2,2 triliun juga sudah dipos kan untuk kelanjutan Perkantoran Pemko di Tenayan Raya, lalu mengenai pengelolaan sampah yang mesti sudah di pihak ketiga namun masih saja terlihat belum maksimal pengangkutannya.
‘’Untuk nilainya, masih belum final. Karena DPRD masih ada waktu untuk membahasnya, jelang dilakukan ketuk palu APBD,’’ ungkap Romi.
Oleh karena itu, salah satu pimpinan DPRD Pekanbaru ini juga menekankanagar seluruh OPD dapat melaksanakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.
”Artinya, semua kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ini yang harus menjadi prioritas,’’ paparnya.
Tidak hanya itu, kepada seluruh kepala OPD, disarankan juga harus mampu melobi anggaran pusat. ‘’Jangan hanya pandai menghabiskan APBD kota saja, karena kalau hanya pandai menghabiskan anggaran yang ada, anak SD pun bisa,’’ tegasnya mengingatkan.(gus)
Laporan AGUSTIAR, Kota
