PEKANBARU (RP)- Setelah sempat lama terhenti dan tidak ada perkembangan, kini Pemko kembali melakukan pembahasan.

Saat ini Pemko mencoba untuk mengkoreksi data-data yang sudah dikumpulkan pada tahun 2010 lalu.

Selanjutnya melakukan rapat bersama Camat dan Lurah yang masuk dalam kawasan lahan yang akan dibebaskan.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru, Adi Suaska SSos yang dijumpai Riau Pos, Sabtu (30/6) mengatakan, dari hasil rapat bersama camat dan lurah itu sudah ada perkembangan. khusus untuk Kelurahan Simpangbaru, jumlah persil lahan warga yang terkena dalam pembebasan pelebaran Jalan Subrantas ujung tercatat sebanyak 50 persil.

‘’Sekarang kita yang belum mendapatkan jumlah persilnya secara pasti itu adalah Kelurahan Karya,’’ ungkapnya.

Setelah jumlah persilnya diketahui terang Adi Suaska, maka Pemko akan meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru untuk membuat peta bidang.

Setelah peta bidang ini rampung dikerjakan oleh BPN katanya, barulah tim independen akan turun ke lapangan untuk melakukan penghitungan terhadap harga lahan, bangunan dan juga tanaman yang ada disana.

‘’Kalau untuk harga bangunan, tentunya kita akan melibatkan pihak dari Dinas PU, kalau menyangkut dengan tanaman maka kita akan melibatkan Dinas Pertanian,’’ ujarnya.

Disinggung tentang harga lahan yang akan ditetapkan oleh Pemko, Adi Suaska mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan, karena yang berhak untuk menetapkan harga adalah tim independent.

Jika nanti sesuai dengan harga yang ditetapkan, lalu anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka pihaknya akan mencoba untuk mengusulkan kembali tambahan anggaran melalui APBD Perubahan.

‘’Sekarang kita belum bisa menentukan, apakah nanti lahan masyarakat ini akan dibayar dengan sistim ganti rugi atau sagu hati. Karena bagaimanapun kawasan itu masuk dalam kawasan daerah milik jalan (DMJ). Makanya untuk memutuskan itu nanti kita akan mengadakan rapat lagi bersama tim sembilan,’’ pungkasnya.(lim)