PEKANBARU (RP) — Dengan disahkannya Peraturan daerah (Perda) retribusi sampah oleh DPRD Pekanbaru, ke depannya sampah yang dihasilkan warga Pekanbaru wajib membayar retribusi.

Sesuai dengan kualifikasinya, retribusi sampah tempat hiburan dan rumah sakit per bulannya berkisar antara Rp750 ribu sampai Rp1 juta.

Hal ini terjadi mengingat tempat hiburan dan pelayanan kesehatan tersebut merupakan pemproduksi sampah terbanyak selain sampah warga.

Tidak hanya itu, retribusi sampah yang dihasilkan oleh dokter praktik umum ditetapkan Rp250 ribu per bulan dan untuk perumahan ditarik berkisar antara Rp5.000, Rp10 ribu dan Rp20 ribu.

Perbedaan tersebut juga tergantung dari kualifikasi sampah seperti sampah medis, sampah basah, sampah kering serta sampah lainnya dan katagori rumah mewah, rumah sedang dan rumah sederhana. Dengan disahkannya Perda tersebut dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar.

‘’Selama ini pengelola sampah masih disubsidi oleh Pemko dan tentu saja melihat volume sampah yang sangat besar subsidi tersebut tidak seimbang. Makanya, besar harapan dengan retribusi yang sudah disahkan dengan Perda tersebut bisa mengurangi subsidi tersebut. Jadi pengelolaan bisa lebih optimal dan uang masyarakat itu untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah,’’ terang Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT kepada Riau Pos, Selasa (1/5).

Dijelaskan mantan Kadis PU Riau tersebut, tidak ada perubahan signifikan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. Sampah yang ada akan diangkut oleh kendaraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebelum didrop ke TPA Muara Fajar. Setelah itu, dua unit eskavator yang sudah dianggarkan akan mengelola sampah dengan baik.

Sementara retribusi sampah yang juga mempertimbangkan jumlah, volume tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional dan lainnya.(eko)