Laporan AGUSTIAR, Kota
Wali Kota Pekanbaru diminta untuk tidak menyerah dan tetap bertindak tegas terhadap kebijakan membersihkan Jalan HR Soebrantas yang dijadikan pasar oleh para pedagang yang dikenal sebagai pasar jongkok.
‘’Soal ancaman penggulingan, wako tidak perlu takut. Soalnya aksi pedagang yang dimotori SRMI itu ada yang memboncengi dan itu dugaan saya adalah orang-orang dekat Wako juga. Jadi terus lakukan penertiban dan jangan menyerah,’’ ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Kamaruzaman kepada Riau Pos, Selasa (30/10).
Ditegaskannya, para pedagang itu berdasarkan aturan kota sudah melanggar dua Perda sekaligus.
Pertama, melanggar Perda tentang PKL itu sendiri, dan kedua melanggar Perda Ketertiban Umum.
Di mana dari pelanggaran yang dilakukan itu efeknya mengganggu kenyamanan masyarakat banyak.
‘’Pedagang pasar jongkok itu sudah selayaknya ditertibkan, karena memang sudah melanggar aturan. Untuk itu kita minta segeralah tempati tempat yang sudah ditentukan oleh Pemko di belakang Giant itu,’’ ujarnya lagi.
Katanya, jika wali kota langsung melemah dengan ancaman segelintir pedagang itu, maka Kota Pekanbaru tidak akan pernah selesai dan tidak akan bisa mencapai harapan yang diinginkan sesuai dengan visi misi kota Pekanbaru.
‘’Untuk itu kami minta kepada seluruh pedagang pasar jongkok, tolong biarkan wako menata kota ini dengan baik, dan pedagang harus mengikutinya patuh dengan aturan yang berlaku jangan sesuka hati saja. Saya mendukung upaya wako ini, karena apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya pedagang saja,’’ tegasnya.
Sewa Lapak Pasar Senggol Hanya Rp450 Ribu
Sementara itu, di tempat terpisah, soal adanya pedagang yang membayar mahal di tempat yang disediakan Pemko langsung dibantah oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Metro Madani, Anis Munzir.
Yayasan ini dipercaya oleh Pemko Pekanbaru sebagai pihak ketiga pengelola pasar senggol. Yang diketahui, pasar senggol tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan seluruh pedagang kaki lima yang selama ini memadati Jalan HR Soebrantas, awalnya justru menjadi tempat pembinaan pedagang kecil.
Dikatakan Anis, terkait adanya orasi dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) yang menyebutkan, pedagang yang ada di pasar jongkok HR Soebrantas enggan pindah ke lokasi yang telah disediakan Pemko adalah dikarenakan lokasi baru biaya sewa lapak tempat berjualan sangat mahal, yakni Rp1,2 Juta.
Padahal, ditegaskan Anis, informasi tersebut salah. Dan itu hanya kepentingan kelompok yang ingin menimbulkan konflik terhadap kebijakan Pemko Pekanbaru dalam menertibkan pedagang di Jalan HR Soebrantas.
‘’Perlu kami klarifikasi, dan juga perlu saya tegaskan, setiap pedagang yang ingin berjualan di pasar senggol ini cukup membayar Rp450 ribu per lapak dan dibayar melalui Bank Riau Kepri. Itu sudah termasuk biaya listrik, air, kebersihan, keamanan, serta biaya lainnya. Setelah membayar uang tersebut, pedagang tak akan dibebani biaya pungutan lainnya. Makanya kalau ada yang mengatakan terdapat pungutan Rp1,2 juta di pasar senggol ini, maka kami meminta agar dibuktikan, mana kwitansi dan bukti pembayarannya yang sah dari Metro Madani,’’ bebernya.
Tidak hanya itu, dari orasi yang terjadi di halaman kantor wali kota, ada yang menyerukan kalau Metro Madani milik Wali Kota Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu, Anis meluruskan bahwa Metro Madani ini tidak ada kaitannya dengan Wali Kota Pekanbaru. Bahkan, Anis menantang oknum yang menebar konflik tersebut untuk langsung melakukan pengecekan terhadap akta yayasan.
Karena, Yayasan Metro Madani hanya sebagai yang ditunjuk Pemko Pekanbaru untuk mengelola pasar senggol dan bekerja sama dengan pihak swasta MTC Panam.(fas)
