PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memperbanyak bantuan keuangan (bankeu) ke-12 kabupaten/kota yang ada di Riau. Sebab, selama ini Bankeu yang diberikan cenderung tidak cukup oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh usulan yang dibutukan masyarakat.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto kepada Riau Pos, Kamis (31/8).
Dikatakan Hardianto, sebelumnya anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru Ade Hartati sempat bersuara mengenai Bankeu yang diberikan Pemprov Riau kepada Pemko Pekanbaru yang hanya berjumlah Rp13 miliar.
“Kami mendukung tidak hanya Pekanbaru. Namun juga Bankeu ke-12 kabupaten/kota. Karena banyak usulan masyarakat yang masuk ke DPRD, usulan masyarakat di saat kami reses, tapi ketika kita dihadapkan dengan kewenangan pemprov maka ini akan buntu,” sebut Hardianto.
Satu-satunya solusi, ialah bantuan keuangan yang diberikan pemprov. Namun DPRD sendiri dikatakan dia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan bankeu. Karena hal tersebut murni wewenangan gubernur dan Pemprov Riau.
“Ketika gubri dan pemprov mau membantu yang bukan kewenangannya itu dengan bankeu. Saya justru bertanya-tanya. Beberapa kali saya berdiskusi dengan pemprov, coba menginisiasi bankeu provinsi ke kota, tapi pemprov tidak mau,” tutur Hardianto.
Namun belakangan muncul bahasa ke publik soal bankeu ke Kota Pekanbaru yang diberikan Rp13 miliar. Seharusnya, menurut dia, pemprov bila ingin membuka Bankeu dibuka seluas-luasnya ke seluruh kabupaten/kota. Saat ditanya apakah akan ada kemungkinan penambahan Bakeu untuk daerah pada APBD perubahan ini, Hardianto mengaku pesimis.
“Saya pesimis terkait Bankeu di APBD perubahan. Pertama terkait itikad, kedua terkait kekuatan APBD kita. Karena ada defisit Rp1,3 triliun. Ini butuh kerja luar biasa untuk menyeimbangkan defisit Rp1,3 triliun. Nanti kita lihat, begitu KUA-PPAS perubahan masuk ke DPRD, mudah-mudahan neraca nya seimbang,” pungkasnya.(nda)
