KOTA (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, M Noer menginstruksikan Inspektorat Kota Pekanbaru lebih tegas dan rutin untuk menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Pekanbaru belum menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Ini untuk menuntaskan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2017.
“Kami yakin apabila pengawasan intern dan pembinaan dilakukan inspektorat secara maksimal maka laporan keuangan yang kami sampaikan ke BPK RI di akhir tahun anggaran bisa lebih baik sesuai dengan undang-undang,”kata Sekko Pekanbaru kepada Riau Pos, Jumat (29/6).
Apalagi kata M Noer, tahun ini merupakan tahun kedua Kota Pekanbaru mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Meski dengan catatan atau rekomendasi demi terciptanya tata kelola keuangan yang baik.
Dirinya juga inginkan inspektorat untuk lebih intensif melakukan pembinaan dan review secara berkesinambungan mulai dari penganggaran hingga pelaporan pelaksanaan penggangran OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Adapun secara umum pertanggungjawaban APBD hasil audit BPK-RI perwakilan provinsi Riau terhadap laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru tahun anggaran 2017 dengan target sebesar Rp2,6 triliun lebih.
Namun hanya terealisasi sebesar Rp2,1 triliun lebih atau 82.52 persen. Selain itu terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp81.7 miliar lebih atau 3.91 peraen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp2.08 miliar
“Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp1.149 triliun terealisasi sebesar Rp697 miliar atau 60.68 persen,” ungkapnya.
Sementara pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.482 triliun namun terealisasi sebesar Rp1.47 triliun atau 99.45 persen dan terjadinya penurunan terjadi peningkatan realisasi belanja Rp70.934 miliar atau 4.5 persen dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.5 triliun. Lain halnya dengan pendapatan yang sah untuk tahun 2017 realsiasi anggaran dan pendapatan nihil.
“Adapun alokasi anggaran digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1.923 triliun terealisasi sebesar Rp1,6 triliun atau 87.60 persen. Terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp7.06 persen dari tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Lain hal, kata M Noer lagi untuk belanja modal terealisasi 66.24 persen dengan peningkatan realisasi anggaran 3.60 persen dari realisasi tahun lalu. Oleh karena itu, M Noer mengatakan, perlu adanya komitmen dari semua terhadap anggaran yang ada. Jika kompilasi dari setiap SKPD ditata maka ini akan berdampak baik untuk Kota Pekanbaru.(tya)
