JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pihak Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bergerak cepat demi memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo. Kurang dari 24 jam, kementrian pimpinan Imam Nahrawi ini sudah memberikan rekomendasi hasil kajian mereka terkait rencana pencabutan pembekuan PSSI ke presiden, Kamis (25/2/2016) sore.

“Sudah, hasil pengkajian kami terkait permintaan presiden sudah beres. Tapi, kami baru akan mengumumkannya besok (hari ini, red)," kata Menpora Imam Nahrawi, sebelum bertolak ke Istana Presiden di kantor Kemenpora. “Intinya untuk masalah sepak bola akan kami umumkan Jumat besok,” tegasnya.

Sebagai catatan, dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menpora Imam Nahrawi, serta Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar, di Istana Presiden (24/2/2016) lalu, Presiden Joko Widodo memang memberikan isyarat bahwa pemerintah akan mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenpora  tentang pembekuan PSSI yang telah berlangsung sejak 17 April 2015 lalu.

Hanya saja, sebelum pembekuan PSSI itu benar-benar dicabut oleh pemerintah, orang nomor satu di Tanah Air itu meminta pihak Kemenpora untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu. Terutama dampak hukum dan peta tata kelola sepak bola nasional setelah PSSI sebagai otoritas sepak bola Tanah Air normal kembali.

Kepala komunikasi publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, dari hasil kajian yang mereka lakukan, ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi oleh PSSI bila pembekuan PSSI akan dicabut oleh pemerintah. Di antaranya adalah, PSSI harus proaktif untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sepak bola nasional.

Tapi, lanjut Gatot, PSSI harus bisa menjelaskan dan meyakinkan kepada FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional) bahwa upaya tersebut bukan bagian dari intervensi pemerintah kepada PSSI. ”Kami tidak mau ada kerancuan persepsi oleh FIFA dalam kerja sama antara PSSI dan pemerintah nantinya,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Gatot, pemerintah pun akan terus melakukan kontrol dan pendampingan kepada PSSI sampai terwujudnya langkah kongkrit tata kelola sepak bola nasional. "Satu hal yang paling penting adalah pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam Komite Ad Hoc Reformasi PSSI,” bebernya.