SEPAKBOLA INDONESIA

Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya

Olahraga | Selasa, 17 Juli 2018 - 19:20 WIB

Petisi Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI Muncul, Begini Isinya
Petisi yang diprakarsai oleh Emerson Yuntho. (CHANGE.ORG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Usai terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, nama Edy Rahmayadi kembali menjadi perbincangan. Itu karena mantan Pangkostrad itu tetap menjabat sebagai ketum PSSI.

Akhirnya, baru-baru ini muncul sebuah petisi. Sejatinya, Edy sudah harus kembali memimpin organisasi PSSI usai masa cutinya berakhir 30 Juni lalu. Akan tetapi, hingga kini, Edy belum bertugas di PSSI. Sebenarnya hal itu tak dipermasalahkan.

Untuk diketahui, dalam statuta PSSI memang tak mengatur soal rangkap jabatan ketum. Jadi, sikap Edy yang tak mau melepas jabatan ketum PSSI juga tetap sah. Namun, kini muncul sebuah petisi di situs Change.org yang diprakarsasi Emerson Yuntho, salah satu aktivis ICW.
Baca Juga :Gubri Edy Nasution Tinjau dan Serahkan Bantuan Banjir Rohul

Dia mengundang pencinta sepak bola Indonesia yang pada intinya berharap agar Edy mundur dari jabatannya sebagai ketum PSSI. Ada tiga alasan yang mendasari Emerson Yuntho dalam petisi yang sampai pukul 15:00 WIB ditandatangani oleh 74.410 orang itu.

Pertama, agar Edy bisa fokus memimpin Sumut karena rangkap jabatan akan menimbulkan fokus yang bercabang dan pada umumnya hasil tak memuaskan.

"Jangan sampai karena masih mengurus PSSI, daerah Sumut menjadi tidak terurus atau bahkan sebaliknya karena fokus menjadi kepala daerah, lembaga PSSI menjadi terbengkalai," tulis Emerson dalam situs tersebut.

Yang kedua, ada regulasi yang melarang kepala daerah rangkap jabatan sebagai pengurus PSSI.

"Larangan ini diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural," imbuhnya.

Ketiga, dia menilai rangkap jabatan rawan terjadinya konflik kepentingan.

"Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganakemaskan satu klub saja," tuntasnya. (ies)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook