PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PB Muaythai 29 April 2021, Ketua Umum PB Muaythai Dr Sudirman SH MH menunjuk dr Abdullah Qayyum sebagai Plt Ketua Pengprov Muaythai Riau dan Sekretaris Plt Pengprov Muaythai Riau Rahman Saputra. Sekretaris Pengprov Muaythai Riau Rahman Saputra mengatakan, SK Plt Pengprov Muaythai Riau dikeluarkan PB Muaythai tanggal 29 April lalu. "Karena mau pelaksanaa PON 2021 di Papua dan untuk prestasi take over kepengurusannya kita mulai habis PON atau November 2021," ujar Sekretaris Pengprov Muaythai Riau Rahman Saputra, Kamis (13/1).
Untuk itu Rahman mengimbau kepada seluruh pengcab kabupaten/kota untuk merapatkan barisan. Karena banyak agenda yang akan dilakukan di 2022 di antaranya Pekan Olahraha Provinsi (Porprov) di Kuansing yang semakin dekat.
"Kemudian kita juga sudah mengajukan menjadi tuan rumah Kejurnas Muaythai 2022 ini," ucap Rahman.
Saat ditanya apa penyebab kepengurusan lama dibekukan dan ditunjuk Plt? Menurut Rahman, itu semua wewenang PB dan PB Muaythai juga menilai kepengurusan sebelumnya tidak maksimal dalam menjalankan roda organisasi.
Tidak maksimalnya kepengurusan Pengprov Muaythai juga dirasakan beberapa atlet di antaranya Muhammad Ramdani dan Iman Syafii. Menurut Ramdani dirinya sangat kecewa dengan pengurus sebelumnya. "Sebab waktu Kejurnas Pra-PON 2019 lalu saya turun di kelas 63 kg meraih perunggu, tapi tidak diikutkan PON 2021," ujarnya. Kemudian tambah Pria yang akrab dipanggil Dani itu, saat meraih medali di Kejurnas dirinya tidak pernah dimasukkan menerima uang pembinaan ke KONI Riau. "Bahkan masih banyak atlet yang meraih medali di Kejurnas tapi tidak dimasukkan dalam pembinaan KONI Riau," ucapnya.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Imam Syafii. "Sejak jadi atlet tahun 2018 lalu sedikit pun tidak ada menerima bantuan dari Pengprov. Padahal untuk ikut Kejurnas saya harus meninggalkan pekerjaan," ujarnya. Untuk itu, para atlet berharap kepengurusan Muaythai Riau yang baru nanti benar-benar ketat dalam menyeleksi atlet dan tidak mengabaikan atlet yang meraih prestasi. "Berikan hak atlet itu selayaknya dan jangan seenaknya saja walaupun Ketua Pengprov," ujar Dani dan Imam.(dof)
