JAKARTA (RP) - Konflik yang berlarut-larut membawa sepak bola Indonesia semakin dekat dengan sanksi dari FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional). Otoritas tertinggi sepak bola dunia itu memberikan batas waktu hingga 10 Desember alias hari ini agar pihak-pihak yang berseteru berdamai.
Namun, bukannya rujuk, PSSI dan KPSI (Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia) malah membuka "pertempuran" baru. Dua organisasi yang mengklaim didukung stakeholder sepak bola nasional tersebut sama-sama berencana menggelar kongres hari ini.
Ya, hari ini! Kongres versi PSSI dihelat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Sementara itu, KPSI memilih Jakarta sebagai lokasi kongres versi mereka.
Melihat kondisi tersebut, hampir pasti tidak ada titik temu dalam penyelesaian konflik di sepak bola nasional. Itu berarti sanksi FIFA semakin dekat dan tidak terelakkan. Ancaman hukuman dari FIFA adalah membekukan Indonesia dari semua agenda sepak bola internasional.
PSSI dan KPSI sebenarnya sudah menekan kesepakatan (MoU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Juni lalu. Ada empat poin kesepakatan yang menjadi jalan untuk mengakhiri konflik sepak bola tanah air. Yakni perubahan statuta, pengembalian anggota Executive Committee (Exco) PSSI yang dipecat, penyatuan liga, dan penyelenggaraan kongres berdasar voters kongres Solo.
Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun di antara poin-poin tersebut yang terlaksana. Terbentuknya Joint Committee (JC) yang berfungsi menjadi tim bersama pelaksanaan kesepakatan juga sia-sia. Belakangan beberapa anggota JC (dari kubu PSSI) malah mundur sendiri-sendiri.
FIFA pun meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), membantu penyelesaian konflik PSSI versus KPSI. Tapi, sejauh ini tidak ada respons positif dari kedua kubu yang berseteru.
Menko Kesra Agung Laksono yang menjadi pelaksana tugas Menpora menegaskan bahwa pemerintah belum bisa memberikan rekomendasi bagi PSSI untuk menggelar kongres di Palangkaraya. Alasannya, PSSI tidak menjalankan hasil kesepakatan pertemuan terakhir antara PSSI dan KPSI pada 8 Desember lalu.
Salah satunya adalah PSSI tidak melakukan verifikasi peserta kongres dengan voters Solo. PSSI juga tidak merespons kedatangan kubu tim verifikasi KPSI. Padahal, deadline verifikasi adalah pukul sebelas siang kemarin (9/12).
"Sampai sekarang verifikasi peserta belum dilakukan JC. Kami belum menerima hasilnya. Karena itu, pemerintah belum memberikan rekomendasi," ujar Agung dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Minggu (9/12).
Agung berharap PSSI segera menjalankan kesepakatan yang sudah dijalankan di depan Menpora. Dia merasa masih ada waktu bagi kedua kubu untuk berkongres bersama sesuai dengan kesepakatan. Tapi, PSSI ngotot menggelar kongres luar biasa hari ini. Di sisi lain, KPSI berencana menghelat kongres sendiri di Jakarta.
Hingga tadi malam perkembangan kongres di Palangkaraya masih simpang siur. Sekjen PSSI Halim Mahfudz sulit dikonfirmasi terkait sikap PSSI dan perkembangan peserta kongres yang sudah tiba di ibu kota Kalteng tersebut.
Sementara itu, KPSI mengklaim sudah mendapatkan peserta untuk kongres di Jakarta hari ini. Yakni 27 di antara 33 pengprov, 12 di antara 18 klub ISL, 13 klub Divisi Utama dari 16 voter, 12 klub Divisi I dari 14 voter, 11 klub Divisi II dari 12 voter, dan 8 klub Divisi III dari 10 voter.
"Karena PSSI tidak mengindahkan kesepakatan dan MoU, kami tetap akan menggelar kongres besok (hari ini, Red)," tegas La Nyalla Mattalitti, ketua KPSI.
Nasib Indonesia baru akan diputuskan dalam sidang Exco FIFA di Jepang pada 14 Desember. Melihat dualisme yang terus berjalan, FIFA-lah yang memiliki otoritas penuh untuk memutuskan nasib Indonesia. (aam/c9/ca)
