LEBIH Cepat, lebih baik, dan lebih murah. Slogan itu milik Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyempurnakan slogan tersebut pada acara ASEAN Summit for State Owned Enterprise and Media (ASSOEM) di Batam, Kepulauan Riau, awal 2015 lalu. Sebelumnya, JK hanya sering berujar ‘’Lebih cepat, lebih baik.’’
Kata-kata JK tersebut bermakna luas. Awalnya memang ditujukan untuk memotivasi para pengusaha. JK menginginkan pelaku usaha lebih cepat menjalankan usaha. Menghasilkan produk yang lebih baik. Harganya juga lebih murah. Prinsip JK, pengusaha yang bisa menjalankan slogan inilah yang akan sukses dalam era ekonomi global.
Makna ungkapan bijak itu ternyata berkembang. Bukan hanya bagi pengusaha. Semua kalangan, semua bidang, bisa mengamalkan kalimat pengusaha sukses ini. Termasuk pembangunan jembatan Siak IV. Jembatan yang konon akan menjadi ikon baru Kota Pekanbaru ini, tentu memberikan banyak dampak positif. Transportasi warga akan semakin lancar. Pengembangan Rumbai, khususnya Rumbai Pesisir semakin cepat. Investasi meningkat. Banyak lagi dampak positif lainnya.
Berbagai nilai positif yang ditimbulkan, mestinya pembangunan Jembatan Siak IV cepat dilesaikan. Tidak terbengkalai, seperti sekarang. Tak tahu kapan selesai.
Cita-cita membuatnya sebagai ikon Pekanbaru terancam buyar. Yang ada malah merusak pemandangan. Pandangan terganggu dengan kondisinya yang dibiarkan tak selesai. Kita akan maklum jika masih terlihat ada pekerja yang beraktivitas. Berarti jembatan memang belum tuntas dikerjakan. Tinggal menunggu waktu. Sekarang, yang terlihat seperti bangunan tak bertuan. Tidak ada aktivitas di atasnya.
Sikap maju-mundur pemerintah provinsi semakin mengaburkan angan-angan segera menikmati indahnya Siak IV. Dana untuk pembangunan lanjutan tidak kunjung masuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tidak ada di APBD murni maupun perubahan. Padahal, informasi yang beredar pemerintah sudah mengantongi izin untuk melanjutkan pembangunan. Konon, Pemprov telah mendapatkan empat rekomendasi. Seperti, rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rekomendasi ini berkaitan dengan audit pengerjaan yang telah dilaksanakan.
Rekomendasi kedua datang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan (LKPP). Berikutnya rekomendasi dari Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TAPD). Ini terkait dengan formula anggaran. Satu rekomendasi lagi, dari Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Rekomendasi itu juga sudah didapatkan Pemprov. Tapi rekomendasi itu belum meyakinkan Pemprov. Pemprov masih ragu-ragu. Maju, mundur, maju, mundur. Itu tergambar dari ajuan APBD 2016. Disebut-sebut akan dimasukkan, nyatanya tidak muncul. Sikap ini jauh dari ungkapan JK, ‘’Lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
Warga masih harus bersabar. Kembali menunggu. Berharap Pemprov tidak lagi mengambil langkah mundur. Jika memang sudah memenuhi syarat, segera menganggarkan pada APBD Perubahan 2016.
Maju, mundur, maju, mundur, semoga tidak muncul di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau. Organisasi yang mewadahi seluruh cabang olahraga di provinsi ini dituntut segera bersikap. Mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat, September 2016.
Dana terbatas tidak pantas dijadikan alasan bersikap ragu-ragu. Program yang telah disusun tetap harus berjalan. Hanya perlu penyesuaian, agar dana yang terbatas bisa mencukupi. Hasilnya juga tetap memuaskan.
Pengurus KONI Riau sedang diuji. Dana Rp40 miliar dari APBD 2016 harus dimaksimalkan. Dana itu harus membiayai seluruh kegiatan satu tahun. PON akan menyedot dana paling besar. Ada 350 atlet, ditambah pelatih yang harus dibiayai. Tidak hanya saat pelaksanaan. Dana sudah harus dikeluarkan ketika atlet mamasuki masa persiapan, pemusatan latihan daerah (Pelatda). Ditambah bonus yang harus berikan kepada atlet yang sukses mempersembahkan medali bagi Riau.
Semoga keterbatasan dana tidak menyiutkan nyali pengurus KONI Riau. Justru memuculkan ide-ide kreatif. Persiapan sudah harus dilakukan. Jika tidak memungkinkan menggelar Pelatda penuh selama 6 bulan, minimal 2 bulan jelang pelaksanaan. Sebelum itu bisa diadakan Pelatda berjalan yang dilakukan masing-masing cabang olahraga. Sebaiknya, dalam waktu dekat sudah ada keputusan. Lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.***
ABDUL GAPUR - Redaktur Pelaksana Harian Riau Pos
