PIALA BHAYANGKARA

Oh No... Polisi Jangan Mau Ditodong Sumbangan

Olahraga | Jumat, 05 Februari 2016 - 00:18 WIB

Oh No... Polisi Jangan Mau Ditodong Sumbangan
Ketua Indonesian Police Watch, Neta S Pane.

JAKARTA (RIAUPOS,CO) - Turnamen sepakbola yang baru akan bergulir lagi. Namanya Piala Bhayangkara. Sejatinya sebuah kegiatan yang memerlukan biaya, para pejabat Polri seperti Kapolres dan Kapolda diimbau tidak memberikan sumbangan untuk membantu pembiayaan.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengimbau para Kapolres, Kapolda, dan pejabat di jajaran menengah Polri tidak memberikan sumbangan membantu biaya penyelenggaraan Piala Bhayangkara.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Imbauan itu disampaikan Neta S Pane karena sudah menjadi rahasia umum ketika Polri punya even, para pejabat di jajaran menengah selalu direpotkan, diminta berpartisipasi dan diminta menyumbang dana yang tidak sedikit. "Jangan direspons," kata Neta, Kamis (4/2/2016).

IPW lanjutnya, siap menerima pengaduan dari jajaran menengah Polri yang menjadi korban permintaan sumbangan dengan alasan untuk Piala Bhayangkara, untuk kemudian membukanya ke publik.

"IPW juga akan melakukan investigasi soal asal usul pendanaan Piala Bhayangkara. Sebab selama ini Polri selalu mengeluh kekurangan dana tapi kok bisa-bisanya menghambur-hamburkan dana untuk sebuah even yang tidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas profesional kepolisian," ujarnya.

Menurut Neta, beberapa waktu lalu IPW pernah mendapat keluhan dari sejumlah anggota Polri. Saat itu Polri hendak mendatangkan Ratu Dunia ke dalam acara ibu-ibu Bhayangkari di Jawa Barat dan para pejabat di jajaran menengah kepolisian diminta menyumbang hingga ratusan juta rupiah. "Setelah diprotes banyak pihak akhirnya acara itu dibatalkan Mabes Polri," ujar Neta.

Dari kasus ini kata Neta, elite-elite Polri harusnya bisa introspeksi, sehingga tidak neko-neko untuk melakukan kegiatan di luar tugasnya sebagai institusi keamanan. "Elite-elite Polri jangan mau dikadali oleh orang-orang yang tidak jelas. Sebab Polri punya diskresi dan punya kekuatan hukum yang sangat rawan disalahgunakan atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi," tegasnya.(fas)

Laporan: JPNN

Editor: Fopin A Sinaga









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook