JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bisa memastikan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubermur Riau terpilih Syamsuar-Edy Natar Nasution.
Bila mengacu periodenisasinya, keduanya akan dilantik sehari setelah jabatan Gubernur Wan Thamrin Hasyim berakhir 19 Februari mendatang. Namun Tjahjo mengaku kepastian waktu pelantikan masih menunggu kesiapan Presiden Joko Widodo.
“Menunggu jadwal dari Setneg, terkait jadwal Bapak Presiden,” jawab Tjahjo dikonfirmasi Riau Pos di Jakarta, Rabu (30/1) pagi.
Sebelumnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan periodenisasi kepemimpinan di Provinsi Riau akan tetap berjalan sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2014-2019.
Birokrat yang beken disapa dengan panggilan Soni itu menyebut, jika tidak berubah, pelantikan Syamsuar-Edy akan dilakukan pada Februari 2019.
“Akhir masa jabatan Gubernur Riau 19 Februari. Pelantikan gubernur hasil pilkada direncanakan 20 Februari,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Tak Ada Alasan Pusat
Undur Pelantikan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang belum memastikan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih. Sebab, pelantikan kepala daerah lain bisa dipastikan. Bahkan cenderung dipercepat dari jadwal awal yang ditentukan. Sehingga, akan terasa sangat tidak adil bila pelantikan Syamsuar-Edy Natar masih belum dipastikan saat ini.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman, Rabu (30/1). Menurut dia, kepastian pelantikan Gubri dan Wagubri terpilih sangat penting. Mengingat pada 19 Februari 2019 mendatang, masa jabatan Gubernur saat ini sudah habis.
“Tentu keberadaan Gubernur definitif sangat penting. Karena setelah dilantik, Pak Syam tentu harus berlari menggesa pembangunan di Riau,” ucapnya.
Jika pelantikan tertunda, maka bisa dipastikan waktu yang dimiliki Gubernur definitif untuk mengejar pembangunan selain sempit.
“Kita sangat ingin Gubernur dilantik tepat waktu sesuai jadwal. Karena dia harus berlari mengejar pembangunan kita apalagi tidak adanya APBD-P, pembangunan banyak yang tertunda,” paparnya.
Selain masalah pembangunan, dirinya juga mempertimbangkan pentingnya sebuah provinsi memiliki gubernur definitif dalam menghadapi tahun politik saat ini. Karena bila pelantikan tepat pada 19 Februari, seperti yang dijadwalkan, maka Gubri punya sisa waktu kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan perhelatan Pemilu 2019. Menurut dia persiapan itu bukan tidak mudah.
“Jadi hemat saya, tidak ada alasan pusat untuk menunda pelantikan Gubri. Kami tidak mau berspekulasi ketidakpastian jadwal pelantikan ini ada unsur politis. Kami tidak mau berpikir demikian. Kami juga tidak berpikiran bahwa Riau yang selama ini merupakan daerah penyumbang pendapatan terbesar dianaktirikan. Maka kami minta pusat segera beri kepastian jadwal pelantikan Gubri,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pihak pemprov yang kurang sigap dalam mempersiapkan pemerintahan baru. Kata dia, seharusnya pemprov bisa jemput bola dengan mendatangi langsung Kemendagri untuk meminta kepastian jadwal. Sehingga tidak ada rasa khawatir yang dirasakan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.(mng)
(Laporan FATRA NAZRUL ISLAM, AFIAT ANANDA, Jakarta)
