JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jelang pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang, situasi dan tensi politik di Tanah Air sedang tinggi saat ini. Sayangnya, di tengah kontestasi yang sedang berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterpa isu kurang sedap. Situs resmi KPU dilaporkan kembali menjadi korban peretasan oleh hacker dengan nama anonim "Jimbo".
Hacker tersebut mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo juga menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USD 74.000 atau hampir setara Rp1,2 miliar.
Sebelumnya pada 2022, peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kali ini akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan. Tak lupa, situs tersebut menampilkan beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ sebagai verifikasi kebenaran data yang didapatkan.
Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC yang mengkroscek hal tersebut menyampaikan, Jimbo di dalam posting-an di forum menyebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
"Di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com.
Pratama menambahkan, data tersebut valid. Dan, dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
"Kami juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar," terang Pratama.
Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, tampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, dimana dengan adanya tangkapan layar tersebut maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.
Caranya menurut Pratama bisa jadi menggunakan metode phishing, social engineering atau melalui malware, dimana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya.
"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," tegas Pratama.
Menanggapi hal tersebut, KPU mengaku masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kebocoran data pemilih tersebut. “Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dia menaungi Mabes,” kata Koordinator Divisi Data dan Informatika KPU Betty Epsilon Idroos.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Eka G Putra
