JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menyebut homeschooling (HS) rentan akan penyebaran paham radikalisme. Pembelajaran yang fleksibel, penjauhan anak-anak dari nilai-nilai umum, dan longgarnya pengawasan pemerintah menjadi celah untuk menyuburkan transfer ilmu agama secara radikal.
Koordinator Peneliti PPIM UIN Jakarta Arif Subhan menuturkan, hasil penelitiannya tidak berarti menggeneralisasi bahwa HS radikal, tetapi berpotensi menyuburkan paham radikalisme. Dari 56 sampel HS yang tersebar di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang, ada lima HS yang terindikasi terpapar radikalisme. Kelimanya merupakan HS berbasis ajaran Islam yang bersifat eksklusif.
Berdasar Permendikbud 129/2014, praktik HS terbagi menjadi dua. Pertama, HS yang menempatkan orang tua sebagai guru. Kedua, orang tua mengikutkan anaknya di komunitas HS atau mengundang guru ke rumah untuk mengajar. ’’HS diberikan merujuk pada kebutuhan anak, orang tua, maupun ajaran agama,’’ kata Arif.
Kelompok HS berbasis ajaran Islam memaknai ibu adalah sekolah yang utama. Mereka meyakini model pendidikan al-salaf al-shalih (kaum salaf) merupakan pendidikan ideal bagi muslim. Menanamkan tauhid dan baca tulis Alquran seperti yang dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Motivasinya memberikan pendidikan agama, terutama akidah yang benar dan kuat.
Dalam penelitian tersebut, Arif membagi HS berbasis Islam dalam dua tipologi. Yakni, HS salafi inklusif dan salafi eksklusif. Kelompok HS salafi inklusif dalam pendidikannya memperkenalkan keragaman Indonesia. Mereka membuka diri bergaul dengan pemeluk agama lain. Di dalam HS tersebut, ada siswa nonmuslim.
Dalam proses pembelajaran, HS itu menerapkan kurikulum nasional. Praktis, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia diajarkan. Meski begitu, mereka menolak mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, tetapi masih bisa menerima jika ada yang melakukannya.
Sementara itu, untuk HS salafi eksklusif, pembelajarannya berfokus pada kelompok sendiri. Mereka menutup diri. Tidak bergaul dengan pemeluk agama lain dan tidak menerima siswa nonmuslim. Proses pembelajaran tidak menerapkan kurikulum nasional. Kurikulum nasional hanya untuk penyetaraan. ’’Temuan di lapangan, persiapan biasanya tiga bulan menjelang ujian nasional,’’ terang peneliti PPIM UIN Jakarta Ida Rosyida yang meneliti HS di Bandung.
Dalam penelitian di lapangan, Ida menyebutkan, ada motif ideologis di dalam HS salafi eksklusif. Di Bandung, dia menemukan alasan keluarga memasukkan anaknya ke HS. Yakni, sekolah maupun pesantren di Indonesia tidak sesuai dengan visi-misi keluarga. Orang tua tersebut mengungkapkan, anaknya bersekolah pada guru agama tertentu.
Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com
