JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melarang adanya praktik setoran untuk mendapat jabatan. Dia meminta agar seluruh anggota Polri untuk ikut serta memperbaiki sistem.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, larangan atau imbauan semacam ini sudah ada sejak lama. Namun, praktik setoran semacam itu masih kerap ditemukan.
"Bila larangan-larangan itu hanya sekadar narasi atau retorika, yang muncul bukan perbaikan tapi malah akan menggerus kewibawaan Kapolri sendiri. Karena praktik-praktik seperti itu akan jalan lagi, kalau sorotan publik menurun," kata Bambang saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (29/10).
Bambang mengungkapkan, ada 3 alasan utama praktik setoran terjadi. Pertama biaya promosi, biaya pendidikan yang mahal, dan gaya hidup hedonis. "Kalau para petingginya tidak hedonis, tentu tak perlu menerima setoran dari bawahan," imbuhnya.
Oleh karena itu, praktik setoran ini sudah seperti menjadi kebiasaan di internal kepolisian. "Soal parah atau tidak itu tentu harus ada perbandingannya. Tapi, secara faktual itulah yang terjadi selama ini. Bahkan kalau tidak seperti itu justru dianggap anomali," pungkas Bambang.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus berupaya memperbaiki sitem di internal Polri. Salah satu usaha yang tengah digencarkan yakni menghilangkan pungutan liar (pungli).
Sigit meminta kepada para pimpinan di Polri untuk tidak meminta setoran kepada para anggotanya. Baik itu pungli untuk mendapat jabatan atau menempuh sekolah.
"Tentunya kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk pungli karena alasannya untuk setoran ke atasan, ini tolong ditiadakan," kata Sigit melalui akun instagram resminya @listyosigitprabowo, Senin (24/10).
"Enggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar, dan ini sudah saya cek, di Mabes tidak ada seperti itu, termasuk kalau ada yang bawa-bawa nama saya tolong tangkap, dan laporkan," imbuhnya.
Kapolri meminta kondisi seperti ini juga diterapkan di Polda maupun Polres jajaran. Menurutnya, setiap promosi jabatan harus melalui penilaian objektif terkait prestasi, bukan karena membayar.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
