JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Megawati Soekarnoputri yang merupakan mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim yang bukan hanya membahas ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun sekaligus untuk membahas nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah lewat Presiden Jokowi telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Teknis pengerjaanya bakal dimulai pada 2020.
“Untuk saya, hal-hal yang sangat strategis penting ini harus didalami. Artinya bukan berarti hanya dengan omongan-omongan saja. Tapi harus dibentuk, saya enggak tahu, karena Presiden (Jokowi, Red) yang harus membentuk,” ujar Megawati dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (29/8).
“Apakah sebuah tim atau sebuah yang besar lagi, untuk bagaimana pendalaman memindahkan ibu kota,” imbuh Ketum PDI Perjuangan itu.
Megawati mengatakan dirinya sudah pernah bicara soal kemungkinan mengambil model ibu kota baru Indonesia dengan mencontoh negara lain. Semisal Canberra di Australia, Washington DC di Amerika Serikat, atau Putra Jaya di Malaysia.
“Nah, hal-hal seperti itu saya kira serius saja dengan pendalaman itu. Jadi tentu termasuk Jakarta. Apakah menjadi sebuah kota, apakah posisinya untuk ekonomi saja, sebagai kota perdagangan, itu mesti dikaji. Karena nanti ada kajian secara administrasi, teori, juga pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Megawati menambahkan bahwa yang disampaikannya bukan berarti mengkritik Presiden Jokowi. Dia sama sekali bukan mengatakan tak setuju. Namun perlu dipikirkan juga nasib Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota Indonesia.
“Kritik itu boleh, tapi yang membangun. Saya tidak ada kritik. Saya, atau kata-kata saya, (tidak ada mengatakan) oh jangan atau tidak setuju. Beda loh. Saya mengatakan (pemindahan ibu kota) itu hal yang positif. Kalau kita lihat Jakarta (sudah) terlalu crowded,” papar Megawati.
Dirinya hanya mendorong agar langkah ke depan lebih positif. Masalah Jakarta, menurut dia, sangat banyak. Satu contoh soal kemacetan. Dulu saat masih menjabat presiden, Megawati pernah meminta dilakukan studi soal jumlah kendaraan di Jakarta setiap tahun dan jumlah panjang jalan yang harus dibangun.
“Ternyata tidak akan bisa menyusul antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan,” kata Megawati.
Ide-ide sudah banyak muncul. Dari mobil berbahan bakar bensin digantikan dengan gas. Bahkan kini muncul kendaraan listrik.
“Menurut saya, itu harus segera diputuskan lalu pelaksanaannya bagaimana. Harus bisa mengimbangi, polusi (di Jakarta) yang katanya, kan malu ya, katanya udah paling tinggi lho,” ungkap Megawati.
Masalah lain seperti banjir juga harus tetap menjadi prioritas. Intinya Megawati mendorong agar ke depan semuanya dibuat berdasar tata ruang yang konsekuen dan komitmen dilaksanakan.
Megawati mencontohkan wilayah Karawang dan Bekasi yang oleh pihaknya selalu diminta tak dijadikan wilayah perkotaan, namun tetap menjadi sentra padi. Sejak zaman Belanda, kata Megawati, daerah itu tak berani disentuh karena bisa berakibat politis. “Hal-hal ini yang saya maksud sebagai pendalaman,” pungkas Megawati.
Lokasi ibu kota baru telah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Kajian akademiknya juga telah dikirimkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan master plan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan.
“Pada 2020 akhir mulai konstruksi, kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Pemindahannya akan ada tahapannya, tentu nanti kami detailkan progres pembangunannya,” kata Bambang.
Pemerintah menargetkan mayoritas dana pembangunan ibu kota baru atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bambang mengatakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp 486 triliun.
Dari KPBU, nilai proyek yang ditargetkan mencapai Rp 265,2 triliun. Selain itu, pemerintah akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp 127,3 triliun atau 26,2 persen dan sisanya sebesar Rp 93,5 triliun atau 19,2 persen dari APBN.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina
