Dedi menyebutkan, Wakapolda Maluku Utara didampingi Dirkrimsus, Karoops dan Kabid Propam telah bertolak ke Halsel untuk melakukan investigasi mencari jalan keluar yang terbaik. ’’Kita belum bisa mengambil tindakan seperti itu. Masih diselesaikan dulu,’’ tuturnya.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Brigjen (Pol) Suroto mengatakan, aksi protes yang dilakukan anggota polres Halsel karena miskomunikasi terkait dengan anggaran pengamanan pemilu. ’’Informasi itu tadi saya juga kaget, jadi permasalahannya itu berkaitan dengan uang pengamanan khususnya pada saat tahap pemungutan suara dan penghitungan suara sampai pada pleno di tingkat PPK,’’ ungkap Kapolda.

Kapolda mengaku, anggaran pengamanan untuk tingkat polres per anggota sebesar Rp171 ribu dengan rincian rincian uang saku Rp53 ribu, uang makan Rp97 ribu jasa angkut Rp12 ribu dan bekal kesehatan Rp9 ribu dengan total Rp171 ribu yang terhitung untuk per orang dibayar untuk per harinya yang dibayarkan hanya untuk 6 hari. Namun fakta di lapangan pengamanan terjadi hingga 14 hari.