BANDA ACEH (RP) - Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Aceh mengamuk di kantor Gubernur Aceh sehingga merusak kaca pintu masuk dan pot bunga yang ada di halaman kantor gubernur. Aksi ini dipicu karena tidak kunjung cairnya dana bantuan usaha seperti dijanjikan Pemerintah Aceh sebesar Rp500 ribu per orang.
”Kita kecewa, dengan ketidakjelasan ini. Sebelumnya kan sudah dijanjikan, seandainya tidak dijanjikan tidak seperti ini,” ujar Kak Neh, salah satu warga yang datang ke kantor gubernur, Jumat (27/12).
Aksi saling dorong dengan aparat keamanan pun pecah, karena masyarakat yang terus berdatangan ke kantor gubernur tidak kunjung mendapatkan kepastian terkait dengan bantuan dana tersebut.
Ia dan masyarakat lainnya mengaku kesal karena sebelumnya, nama - nama yang mendapatkan kucurangan dana tersebut ditempelkan di papan pengumuman, namun, Sejak kemarin pagi, nama- nama penerima sudah tidak ditempel lagi sehingga masyarakat kesulitan.
”Masyarakat tambah kesal lantaran staf di kantor gubernur mengatakan program bantuan tersebut sudah ditutup karena sudah memenuhi kuota, padahal sepengetahuan kita jumlah penerima belum mencapai 10 ribu orang,” ujar Samsul, salah seorang warga lainnya.
Samsul mengaku sudah memasukkan proposal bantuan usaha sejak 4 November 2013 lalu, namun bantuan tersebut tidak kunjung cair, hal inilah yang menyebabkan mereka kesal. ”Kita menuntut janji sebagaimana janji yang disampaikan,” sebutnya.
Sementara, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, menuding Pemerintah Aceh telah gagal merealisasikan janji kampanyenya. Para aksi menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, hingga pukul 12.00 WIB, tidak ada satu pun pejabat yang menemui para demonstran, seperti pemerintah tidak menghiraukan tuntutan mereka meminta Gubernur Aceh untuk turun menemui mereka. Aksi ini, dikawal dari pihak Satpol PP dan pihak keamanan, bahkan sempat terjadi dorong-dorongan supaya minta masuk ke dalam kantor gubernur.
Ketua KAMMI Aceh, Faisal Qasim mengatakan, satu tahun lebih berjalan kepemimpinan Zikir (Zaini Abdullah – Muzakir Manaf), banyak ketimpangan terjadi di Aceh. Rendahnya serapan anggaran seakan-akan tidak bisa terobati, kemudian indikasi-indikasi korupsi yang tidak pernah terbongkar serta janji-janji politik yang tidak direalisasikan seperti janji Rp1 juta per KK per tahun. ”Banyak mafia proyek yang berkeliaran di seluruh jajaran SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) dan juga di lingkaran kekuasaan Pemerintah Aceh,” tegas Faisal.
Untuk itu, ia dari KAMMI Aceh sangat berduka cita atas kegagalan pemerintah Zikir dalam mewujudkan rakyat Aceh dan merealisasikan janji janji politiknya. Serta mendesak pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zikir untuk memberantas dan tidak melindungi mafia proyek yang dapat merusak sendi-sendi pembangunan. ”Kami datang hari ini menyampaikan aspirasi bukan benci tapi untuk mengingatkan pemerintah,” ungkapnya.
Di halaman Kantor Gubernur, nyak-nyak yang mayoritas korban konflik turut beramaikan aksi ini. Sejumlah dari mereka mengaku sangat terpukul uang proposal tidak lagi dapat diterima.
”Saya sangat sedih tidak dapat menerima uang bantuan yang sudah dijanjikan sebesar Rp500 ribu, padahal saya sudah ada nomor agenda,” terang Sabariah, dari Urueng Inong Aceh korban konflik.
Bahkan katanya, demi mendapatkan uang dan bisa berangkat dari Lhoksumawe ke Banda Aceh terpaksa ngutang sama tetangga. ”Saya mohon pemerintah ada perhatian bagi kami janda yang korban konflik,” katanya.(ade)
