JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kampanye nasional Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini. Semua peserta pemilu, dipersilakan meyakinkan publik untuk memilihnya. Sebagai bekal menciptakan kampanye berintegritas, kemarin semua pasangan calon (paslon) calon presiden/wakil presiden dan 18 partai politik menandatangi pemilu damai di halaman KPU RI Jakarta.
Selain itu, aparatur negara juga menggelar deklarasi netralitas dalam kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Hotel Sahid Jakarta yang dihadiri semua partai dan paslon capres/cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap, pelaksanaan kampanye tidak berlangsung secara keras. Dia mengingatkan partai politik, jika dalam waktu yang tidak lama pasca pemilu 2024, ada Pilkada.
Konstelasi pilkada, akan memaksa partai untuk mencari kawan di banyak daerah. “Kalau dalam pemilu 2024 gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit mencari kawan untuk pencalonan kepala daerah,” ujarnya di Kantor KPU RI.Dengan demikian, peta politik diprediksi akan lebih cair. Meski di Pilpres berbeda, bukan tidak mungkin di Pilkada akan banyak kesamaan. “Lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam pilkada,” ujarnya.
Pun sama halnya di level pilpres, Hasyim mengingatkan jika para calon presiden dan wakil presiden bersahabat semua. Bahkan dalam koalisi maupun kabinet yang sama dalam satu periode yang sama. “Sindir menyindir juga saya kira pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing,” jelasnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, dirinya mempersilahkan peserta pemilu kampanye seluas-luasnya. Nantinya, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat di semua kegiatan.
Jika terjadi pelanggaran, Bagja menegaskan tidak pandang bulu. Meski demikian, pihaknya berupaya untuk mencegah pelanggaran. “Tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir,” ujarnya.
Soal kerawanan, Bagja menyebut semua daerah memiliki kerawanan pelanggaran masing-masing. Bawaslu sendiri, sudah melakulan pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu. Salah satu daerah yang paling riskan adalah Jakarta.
“Jakarta adalah tempat-tempat di mana semua pasangan calon ada di sini. Ketika basecamp-nya itu ada di sini sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi yang sangat ketat,” ungkapnya.
Kemudian, Jakarta adalah muara dari semua proses itu berakhir. Di Bawaslu untuk pelanggaran administrasi hingga di MK urusan sengketa hasil. “Jadi kerawanannya pasti akan lebih banyak di Jakarta,” jelasnya.
Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi tersebut. Namun dia berharap, komitmen netralitas tidak hanya di atas kertas, melainkan harus terimplementasi dalam perilaku. “Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata kata yang sudah kita tanda tangani,” ujarnya.
Dia menuturkan, deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan. “Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menambahkan, deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan nanti. “Integritas bukan dinilai dari pakta yang di tandatangani, tapi dari peristiwa di lapangan,” ujarnya. Anies menambahkan, isu netralitas harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum digelar. Hal itu, menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar pemilu.
“Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat pada penyelenggara,” jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kecurigaan tersebut bisa diredam hanya dengan praktik pemilu yang jujur dan adil. “Kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga bersama,” kata Anies.
Calon nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu ingin pemenang pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. “Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang,” ujarnya.
Prabowo, bersama Gibran dan Tim Kampanye Nasional berkomitmen untuk melaksanakan pemilu sesuai aturan. “Kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Sementara Polri telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pengamanan masa kampanye. Dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024 keamanan masa kampanye akan dijaga. Netralitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan dipegang teguh. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sejak 19 Oktober 2023 Polri telah menggelar Operasi Mantap Brata dengan jumlah personel Polri 434.197 personel. “Dari opsus pusat hingga 34 polda. Kalau pusat ada 9 satgas,” terangnya.
Pemetaan terhadap kerawanan pemilu juga telah dilakukan. Baik berdasarkan pemetaan Bawaslu atau pun internal Polri. “Dengan pemetaan kerawanan, bisa dilakukan prediksi dan antisipasi,” jelasnya. Setidaknya ada empat kerawanan pemilu yang potensial terjadi, yakni cuaca ekstrem berupa hujan, distribusi logistik, kemacetan arus lalu lintas dan penyebaran hoax. Semua itu telah disiapkan antisipasinya. “Kalau untuk penyebaran hoaks dilakukan patroli siber,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurutnya, terdapat juga patroli dialogis sebagai upaya preemtif dan preventif. Sehingga, bisa mencegah penyebaran hoaks dan provokatif. “Agar tidak mempengaruhi keamanan pemilu 2024,” jelasnya.
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, sejak awal telah dilakukan cipta kondisi untuk menekan potensi kerawanan. “Sekarang sudah masuk tahapan pemilu, bersama TNI saling bahu-membahu,” ujarnya.
Sebenarnya yang paling penting adalah akar rumput. Memberikan pemahaman dan edukasi bahwa bertikai dan bertengkar karena pemilu tidak berguna. “Berbeda pandangan, berbeda pendapat silakan. Nanti akhirnya kita bersatu kembali,” jelasnya.
Terpisah, Ketua umum Pegurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf berharap, deklarasi pemilu damai betul-betul diimplementasikan. Ia meminta, agar para aktor politik tak mengajak masyarakat ribut demi urusan politik.
”Masyarakat sudah tenang, sudah santai, jangan diajak yang nggak-nggak. Jangan diajak ribut, bertengkar, berkelahi, dan sebagainya. Kasian masyarakat,” ungkapnya ditemui usai pembukaan R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, kemarin (27/11).
Disinggung soal kampanye politik berbau-bau Palestina, Gus Yahya menyebut hal itu tak jadi soal. Asal, tidak hanya sekadar ngajak ngamuk. Menurutnya, yang paling penting adalah gagasan strategi yang bisa ditempuh untuk Palestina untuk kemudian didiskusikan bersama. ”Jangan sekadar mengajak orang ngamuk. Nggak diajak saja sudah mengamuk. Nah, sekarang jalan keluarnya apa itu yang kita butuhkan,” tuturnya.
Sementara itu, relawan Ganjar - Mahfud menggelar Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud se- Pulau Jawa di JIExpo Kemayoran, Jakarta kemarin. Ganjar hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dan Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud MD, Ahmad Basarah.
Ganjar dan para ketua umum partai mengobarkan semangat para relawan untuk memenang pasangan Ganjar - Mahfud. Ganjar mengajak para pendukungnya untuk berani menghadapi pemilu. “Jika ada yang menghalangi, kita akan tabrak,” terangnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah kepala desa mulai diperiksa. Tentu, hal itu tidak bisa dibiarkan. Dirinya harus buka suara. “Cacing yang diinjak pun akan melawan,” tegasnya disambut teriakan para relawan.
Dia meminta para pendukungnya untuk mencatatan semua kejadian, khususnya pelanggaran. TPN telah menyiapkan banyak pengacara untuk mengawal pemilu agar tetap jujur dan adil. Para relawan dan pendukungnya tidak boleh takut.
Megawati juga menyemangati para relawan untuk berani dan pantang menyerah. Sebab, yang mereka hadapi adalah sama-sama rakyat Indonesia. Polisi, TNI, dan pejabat negara adalah rakyat Indonesia. “Jangan ada yang melakukan intimidasi,” ungkapnya.
Semua pihak, kata Megawati, harus taat terhadap undang-undang. Pihaknya akan melawan siapa pun yang berusaha merusak demokrasi di Indonesia. Jangan ada yang melakukan intimidasi seperti yang dilakukan rezim Orde Baru. “Kalian yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru,” sindir Megawati.
Ketua (TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menegaskan, saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. “Ibu/ bapak serta saudara-saudara sekian, saat ini kita ada di masa yang tidak baik-baik saja. Betul?” ujar Arsjad. “Betuuul,” teriak ribuan relawan.
Menurut Arsjad, Pilpres 2024 bukan sekadar melawan dua pasangan capres dan cawapres lain, tetapi melawan kezaliman yang massif. Dia pun mengajak para relawan untuk melawan kezaliman tersebut.
Arsjad menyatakan, kecurangan Pemilu 2024 sudah terjadi. Bahkan, kata dia, konstitusi diganti hanya demi memuluskan jalan satu orang menjadi cawapres. “Kelihatan sudah banyak kasus yang terjadi. Bahkan UU, konstitusi kita diutak-atik,” ujarnya.
“Apakah kita harus diam? Apakah kita harus ragu? Tidak! Tidak! Diam bukan berarti takut. Kita harus tetap semangat, harus gigih dan jangan gentar! Berani?” tegas Arsjad. “Berani,” sambut relawan.
Arsjad lantas mengajak seluruh relawan Ganjar-Mahfud untuk melawan kezaliman tersebut. Ia juga meminta para relawan memegang hati rakyat guna memenangkan Ganjar-Mahfud.
Pasangan capres dan cawapres AMIN semakin menegaskan kesiapannya menuju Pilpres 2024 yang mulai masuk tahapan kampanye hari ini. Salah satunya dengan mendeklarasikan Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta, Senin (27/11). Ratusan advokat dari berbagai daerah di Indonesia dideklarasikan untuk mengawal pasangan AMIN dari sisi hukum. Anies menyebut pihaknya telah membentuk Tim Hukum Nasional (THN) AMIN untuk memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berlangsung baik. Mulai dari kegiatan yang dilakukan Timnas AMIN hingga aktivitas penyelenggara pemilu. ”Kita menyusun ini semua sejak awal, sebagai rasa tanggung jawab kita kepada rakyat Indonesia,” ungkap Anies.
Menurut Anies, pihaknya bukan saja mengajak untuk bersama-sama mendorong perubahan, tapi juga berkomitmen untuk ikut mengawal suara rakyat. Pihaknya ingin suara rakyat aman sampai ke akhir penghitungan. ”Oleh sebab itu tim hukum nasional ini dibentuk,” tuturnya.
Ketua Umum THN Amin Ari Yusuf Amir menyatakan tim hukum tersebut dibentuk di 33 provinsi. Pembentukan tim tersebut menegaskan bahwa pasangan Amin siap menatap pilpres. ”Kami ingin memastikan bahwa pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, dengan jujur dan adil,” ujarnya.(far/mia/wan/idr/tyo/lum/jpg)
