JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Lokataru Foundation menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space). Menurut Lokataru, rezim Jokowi mulai menghilangkan dua esensi dasar demokrasi pascareformasi, yakni kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.
"Dua hal dramatik ini (kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, Red) menurut saya semakin hari justru semakin menurun kualitasnya dan itu kemudian kita mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena syarat shrinking space terpenuhi di era Jokowi," kata peneliti Lokataru Foundation, Mufti Makarim dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Mufti menyatakan kebebasan berekspresi semakin sempit berdasarkan dua kata kunci yang jadi fokus di pemerintahan Jokowi, yakni pembangunan dan stabilitas. Dari sisi pembangunan, pemerintah menganggap bahwa masyarakat yang berserikat merupakan ancaman. Dari sisi stabilitas, Jokowi takut dengan suara berekspresi.
Mufti pun mencontohkan empat isu, yakni isu Papua, penggunaan kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, menyempitnya ruang kebebasan akademik, hingga pemberangusan serikat buruh. "Pemerintah justru menggunakan stigma separatisme dalam penyelesaian konflik Papua," terangnya.
Mufti pun menegaskan, pemerintahan pascareformasi di era Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memenuhi unsur seperti Jokowi. Ia beralasan, pemilihan Mega terjadi karena euforia oposisi, sementara SBY dipilih karena harapan terhadap figur baru.
Pemerintahan Jokowi, di lain pihak, memenuhi unsur karena dianggap bisa membawa perbaikan konstruktif. Tetapi, hal ini justru membuat publik sulit menyampaikan ekspresi mereka.
"Ini lebih menarik. Jokowi itu figur bersih yang diharapkan bisa bersih-bersih konstruktif, tapi (yang dilakukan Jokowi, Red) bersih-bersih destruktif dan malah kemudian memberikan potensi terhadap persoalan-persoalan shrinking space ke depan," ujar Mufti.
Oleh karenanya, Mufti berharap Presiden Jokowi berhati-hati dengan ruang publik yang menyempit. Lokataru berharap pemerintah bisa memperbaiki empat isu tersebut. "Kami ingin mengingatkan Pak Jokwoi untuk melakukan koreksi terhadap beberapa hal yang menjadi temuan ini," pungkas Mufti.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
