PADANG (RP) - Akibat intensitas pemadaman aliran listrik di Sumbar makin hari makin menjadi-jadi tanpa ada keterangan pasti kapan pemadaman bergilir ini akan selesai dan normal kembali, Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) mendatangi kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar untuk melaporkan keluhan perihal buruknya sistem pelayanan PLN terhadap publik, Rabu (28/8).
KMSS yang diterima langsung oleh Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan Adel Wahidi memaparkan beberapa keluhan serta meminta Ombudsman untuk segera memberi supervisi kepada perusahaan BUMN tersebut (PLN) agar meningkatkan pelayanan publik dan bukan hanya mencari keuntungan semata.
Disampaikan Roni Saputra cs, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, pemadaman secara bergilir yang dilakukan pihak PLN dengan alasan adanya beberapa dari turbin yang rusak jelas sangat meresahkan masyarakat, tak hanya itu saja, pelaku usaha kecil menengah juga banyak mengalami kerugian seperti kerusakan pada alat, pekerjaan yang tertunda dan sebagainya. KMSS meminta kepada Ombudsman dengan kewewenangannya untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, sebab PLN merupakan salah satu badan pelayanan publik yang seharusnya terus meningkatkan pelayanan bukan malah sebaliknya.
"kita sengaja melaporkan persoalan pemadaman listrik oleh PLN kepada Ombudsman, karena ini menyangkut pelayanan publik, PLN tentu harus mencari solusi terbaik atas persoalan ini bukan malah menghimbau masyarakat untuk menggunakan ganset," kata Roni Saputra, Rabu (28/8)
Ditambahkan Roni Saputra, memang hingga saat ini PLN memang sudah merilis jadwal pemadaman listrik bergilir, namun setelah diamati jadwal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan apa yang tertera di media, ini lagi-lagi membuktikan bahwa PLN minim akan pelayanan publik.
Sementara itu Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan Adel Wahidi menjelaskan, apa yang dilaporkan oleh KMSS atas buruknya pelayanan PLN kita terima dan akan segera ditindaklanjuti dengan memanggil kembali pihak PLN. Sebelumnya Ombudsman sudah pernah membicarakan penyebab dan jalan keluar dengan pihak PLN, dari keterangan sementara PLN memang terdapat beberapa alat yang rusak, dan baru akan selesai diperbaiki Oktober mendatang. Pasca pertemuan itu Ombudsman tetap melakukan investigasi terhadap PLN, dan diketahui baru-baru ini bahwa alat yang dipesan di luar negeri tersebut belum juga dikirim. "Apa yang disampaikan PLN bahwa perbaikan akan selesai pada Oktober mendatang kita nilai akan melenceng dari jadwal, wong alatnya saja belum dikirim, gimana target perbaikan Oktober akan rampung," jelas Adel Wahidi.
Dengan diterimanya laporan dari KMSS ini, ombudsman segera akan memanggil kembali pihak PLN untuk meminta keterangan lebih lanjut dan memberi penjelasan lebih kepada masyarakat Sumbar atas persoalan ini, terutama soal produksi dan distribusi PLN Sumbar. Sebab di provinsi tetangga yang katanya juga pasokan listrik didapat dari Sumbar terbilang lancar dan tidak ada kendala berat, berbeda dengan Sumbar sendiri yang saat ini kian hari pemadaman kian menjadi-jadi.
Berdasarkan rincian data, Deputi Manager Humas PLN Wilayah Sumbar Ridwan pernah mengatakan, masih adanya pemadaman hingga saat ini disebabkan karena adanya gangguan pada pembangkit di Ombilin, ditambah lagi debit air di Danau Maninjau yang terus menurun. Sumbar membutuhkan 435 MW listrik di saat beban puncak, PLTU Ombilin yang menghasilkan 2X100 MW, satu di antaranya tidak beroperasi. Tentu saja pasokan listrik tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik Sumbar," jadi diperkirakan kondisi akan normal kembali pada Oktober mendatang," terang Ridwan. (padangtoday/rpg)
