JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) kesulitan untuk membayar gaji dosen. Penyebabnya, banyak mahasiswa yang tidak sanggup membayar SPP karena terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kabar tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Sudjatmiko. Dia menuturkan, dari 4 ribu lebih PTS di Indonesia, 75 persennya memiliki mahasiswa maksimal 2.500 orang. ’’Kampus seperti ini tidak punya saving atau tabungan,’’ kata dia kemarin (27/4).
Budi menuturkan, sekitar 50 persen mahasiswa di PTS-PTS yang memiliki mahasiswa sedikit itu kesulitan untuk membayar SPP. Akibatnya, saat ini banyak kampus yang mengalami kesulitan untuk menggaji dosen. Kondisi itu dialami PTS-PTS kecil sampai sedang di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim.
Kondisi di PTS tersebut sangat beragam. Ada yang memiliki mahasiswa banyak dengan biaya SPP mencapai Rp 20 juta/semester atau lebih. Sebaliknya, banyak PTS dengan mahasiswa kurang dari seribu orang yang memungut SPP sekitar Rp 1,5 juta/bulan.
Dia berharap pemerintah membantu PTS yang mengalami kesulitan keuangan itu. ’’Pemerintah semestinya mengulurkan bantuan ke PTS-PTS yang kesulitan keuangan akibat Covid-19 itu,’’ jelasnya.
Bukan sebaliknya, membantu PTN yang relatif sudah mapan dari sisi keuangan. Dia berharap jangan sampai kampus yang kaya menerima bantuan, sedangkan yang kesusahan keuangan tidak dibantu.
Untuk itu, dia berharap pemerintah mengucurkan banyak program beasiswa kepada PTS.
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin mengatakan, uang SPP yang disetor mahasiswa begitu krusial bagi PTS. Sebab, 90 persen sumber pendapatan PTS dari SPP mahasiswa. Dia mengakui, di tengah wabah Covid-19, banyak pekerja yang kena PHK, UKM lesu, sehingga berdampak pada penghasilan orang tua mahasiswa. Juga, kepada mahasiswa yang sebelumnya berstatus pegawai.
’’Kegiatan pembelajaran yang basisnya digital juga menyedot biaya pulsa cukup besar,’’ kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu. Dengan demikian, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu membayar SPP. Di satu sisi, Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud berharap perguruan tinggi memberikan subsidi pulsa kepada mahasiswa. Tentu permintaan tersebut tidak bisa dijalankan semua PTS.
Dia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan langsung atau hibah kepada PTS yang benar-benar kesulitan finansial.
Plt Dirjen Dikti Kemendikbud Nizar mengatakan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah mendorong PTS kecil untuk bergabung atau merger. Agar lebih besar, kuat, dan maju kualitasnya. Terkait tudingan pemerintah hanya memberikan bantuan kepada PTN, Nizam menampiknya. Dia menegaskan, bantuan diberikan kepada mahasiswanya. Baik itu di PTS maupun PTN.
Dia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 400 ribu kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. Jumlah tersebut di luar alokasi beasiswa bidikmisi yang sudah rutin dijalankan pemerintah setiap tahun. Nizam mengklaim, sekitar separo kuota KIP kuliah itu dialokasikan untuk PTS.
Sumber : Jawapos.com
Editor: Deslina
