JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Panjangnya antrean haji di Indonesia, menjadi salah satu topik pertemuan antara Wakil Presiden Ma’rufAmin dengan Dubes Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi. Pertemuan itu sekaligus perkenalan bagu Faisal, yang baru saja mendapatkan tugas sebagai Dubes di Indonesia.
Pembahasan soal kuota haji untuk Indonesia, disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi usai mengikuti pertemuan kemarin (27/2). ''Wapres juga berharap tentang kuota haji. Karena haji di Indonesia antusiasmenya luar biasa. Indonesia juga negara muslim terbesar di dunia,'' katanya.
Pada pertemuan itu, Ma’ruf menyampaikan salah satu persoalan perhajian di Indonesia. Yaitu antreannya yang panjang. Dengan kuota normal sebanyak 221 ribu jemaah, ada daerah yang antrian hajinya sampai 40 tahun. Untuk itu Ma’ruf berharap melalui Dubes Faisal, supaya kuota haji untuk Indonesia ditambah ke depannya.
''(Usulan tersebut) disanggupi dalam pengertian bahwa akan dilaporkan ke kerajaan dan kepada MBS (Putra Mahkota Muhammad bin Salman al-Saud),'' kata Masduki. Dia mengatakan Dubes Faisal memahami persoalan yang terjadi di Indonesia.
Dia menjelaskan, persoalan antrean haji tidak hanya dialami Indonesia. Hampir semua negara pengirim jemaah haji juga berharap ada kuota tambahan. Tingginya animo umat Islam untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut, tidak hanya ada di Indonesia saja. Tetapi Masduki mengatakan, permintaan Indonesia itu akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Saudi.
Sementara itu Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menjelaskan persiapan masa pelunasan biaya haji. Dia menjelaskan pelunasan biaya haji menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Keppres). ''Dalam Keppres itu nanti akan muncul biaya haji di embarkasi Aceh berapa, dan di embarkasi lainnya berapa,'' katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, kemarin (27/2).
Hilman juga menyampaikan sampai saat ini belum ada laporan calon jemaah haji (CJH) tahun berangkat 2023 yang mundur atau membatalkan diri. Apalagi membatalkan karena tidak mampu membayar pelunasan biaya haji. Dia mengatakan bagi jemaah yang tidak bisa berangkat haji tahun ini, akan jadi prioritas pemberangkatan tahun depan. Selama yang bersangkutan tidak membatalkan atau menarik uang muka pendaftaran haji.
Dia menjelaskan bahwa ibadah haji terkait dengan syarat istitoah atau mempunyai kemampuan. Istotoah tersebut bisa dari aspek finansial maupun kesehatan. Kemudian juga bisa karena faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, urusan keluarga yang lebih penting, dan sejenisnya.
Seperti diketahui pemerintah bersama DPR menetapkan rata-rata biaya haji tahun ini sebesar Rp90 juta. Dari jumlah tersebut, tanggungan jemaah atau Bipih dipatok Rp49,8 juta. Jemaah saat mendaftar sudah menyetor uang muka Rp25 juta, sehingga tinggal membayar pelunasan sekitar Rp24,8 juta. (wan/jpg)
