JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah diminta turun tangan membenahi manajemen Garuda Indonesia. Sebab menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), maskapai pelat merah itu sering mengalami delay dalam beberapa hari terakhir.
"Delay ada toleransi sebagaimana diatur Kementerian Perhubungan. Delay bukan budaya. Kalau sekali dua kali delay bisa dimaklumi, kalau sering harus dikritisi," kata Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsih, Sabtu (27/2/2016).
Sularsih menuturkan, maskapai harus memberikan pelayanan terbaik pada konsumen ketika terjadi delay. Selain itu, Garuda juga harus memberikan penjelasan pada penumpang sebagaimana tertuang dalam peraturan Kemenhub.
"Sesuai peraturan Kementerian Perhubungan, bahwa kalau delay konsumen harus mendapat informasi atau penjelasan dari maskapai. Termasuk memberikan konpensasi terhadap penumpang," tambah Sularsih.
Ada dua faktor menurutnya, yang membuat penerbangan tertunda. Salah satunya ialah faktor eksternal seperti kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas atau pergerakan penerbangan serta bencana alam.
Tak hanya itu, pergerakan penerbangan VVIP, penutupan sebagian wilayah udara untuk pergerakan militer serta gangguan landasan atau pesawat mengalami kerusakan juga bisa menyebabkan delay.
Faktor kedua ialah internal maskapai. Hal itu berkaitan dengan buruknya manajemen. Menurut Sularsih, pemerintah wajib mengeceknya. Dia berharap, pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap perusahaan penerbangan yang digawangi Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut.
"Kalau internal harus ada penjelasan dan tidak bisa dibiarkan jadi budaya," tegas Sularsih.
Sebagaimana diketahui, polemik tentang penundaan penerbangan Garuda kembali mencuat setelah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar melontarkan kritikan.
Itu terjadi setelah Garuda delay saat penerbangan menuju Jogjakarta. Ketika itu, Marwan harus menunggu selama dua jam. Menteri asal PKB itu juga harus menunggu 30 menit saat akan kembali ke Jakarta. (jos)
Sumber: JPNN
Editor: Hary B Koriun
